Duka Palestina dan Lemahnya Peran PBB

Oleh : Sholihin Bone, SH., MH.

Pemerhati Hak Asasi Manusia,

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

TRIBUNKALTARA.COM - Membincang tentang Palestina, tak akan pernah ada habisnya jika komitmen masyarakat global tidak memiliki satu pandangan yang sama tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, pentingnya menegakkan kemuliaaan dan hak-hak asasi setiap manusia.

Sudah puluhan tahun nurani dan perasaan terkoyak, mata kerap meneteskan air mata kesedihan yang tak dapat dibendung,  ketika melihat korban anak-anak dan perempuan meninggal, cacat, akibat gempuran dan serangan Israel yang massif.

Bahkan, Gaza sudah seperti “penjara”  terbesar di dunia.

Tempat tinggal mereka hancur diporandak-porandakan oleh serangan udara Israel, bahkan rumah sakit yang seharusnya tidak boleh diserang dalam setiap konflik bersenjata, ternyata tak luput dari kebiadaban serangan Israel.  

Sejak Israel mengokupasi tanah Palestina, derita dan  kerugian yang luar biasa telah dirasakan oleh masyarakat Palestina.

Anehnya, okupasi dan perluasan wilayah Israel  tersebut, hanya dikecam dengan pernyataan-pernyataan saja, tanpa ada kekuatan dan tindakan  konkrit untuk memberikan sanksi kepada otoritas Israel.   

Seruan, kritikan,  dan petisi telah dilakukan oleh berbagai pemimpin Negara  di dunia,  diikuti unjuk rasa yang massif dilakukan oleh masyarakat internasioanl dari berbagai belahan dunia.

Namun, upaya –upaya tersebut juga belum mengetuk hati dan nurani petinggi-petinggi Israel.

Baca juga: Isra Miraj dan Bumi Palestina

Lemahnya Peran PBB     

Perserikatan bangsa-bangsa yang menjadi tumpuan masyarakat  global,  untuk menjadi “Polisi” dunia, dalam rangka menjaga ketertiban dan keamananan serta perdamaian dunia, ternyata belum mampu menemukan solusi konkrit atas persoalan Palestina.

Tindakan-tindakan selama ini hanya dilakukan dengan mengeluarkan berbagai resolusi yang ternyata juga kurang dipatuhi oleh otoritas  Israel.

Tentu,  ini menjadi sangat problematis, ketika PBB yang sampai hari ini,  belum mampu mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di Palestina.

Hal tersebut kemudian memunculkan sikap skeptis dan pudarnya kepercayaan kepada PBB dalam menegakkan keamanan dan perdamaian di dunia.

Kita kemudian faham,  bahwa ada berbagai macam kepentingan politik didalam tubuh organisasi PBB.

Ada tarik menarik kepentingan dan keberpihkan dalam mengambil kebijakan dan sikap politik dalam merespon persoalan-persoalan konflik  internasional.

Namun, yang perlu dicatatat adalah, bahwa kemanusiaan harus diletakkan  di atas segala-galanya.

Sehingga, kepentingan politik apapun tidak boleh mengerdilkan nilai-nilai kemanusiaan.  

Pada wilayah lain, pilihan-pilihan dan sikap politik Negara-negara Arab juga masih belum terlihat solid dalam menyikapi persoalan Palestina.

Pada tataran ideal, seharusnya Negara-negara arab perlu mengambil sikap tegas dengan menggabungkan berbagai kekuatan untuk menekan otoritas Israel dengan memperjuangkan nasib Palestina di PBB.

Ini penting, mengingat  posisi  Negara-negara arab memikul tanggung jawab besar tentang eksistensi Palestina.

Apataklagi, Tanah Palestina adalah tempat yang suci dan kiblat pertama bagi kaum muslim di Dunia.

Tanah Palestina juga dimuliakan di dalam Al-qur’an sebagai tempat yang suci dan harus terus dipertahankan. 

Ketika sebagaian besar perwakilan Negara-negara  dari berbagai benua, bersuara lantang tentang persoalan  palestina dan menentang agresi serta  kebiadaban Israel.

Maka,  sudah selayaknya Negara-negara  yang tergabung didalam OKI harus merespon sikap dan suara lantang tersebut dengan mengambil langkah strategis  dan terukur, untuk meredam serta mencari solusi atas persoalan Palestina.

Ditengah “memudarnya”  harapan terhadap  PBB dalam penyelesaian konflik di Palestina, maka harapan besar terletak pada Organisasi Konfrensi Islam.

Anggota OKI  mesti menyusun agenda dan memainkan kekutan politiknya dalam  menyelesaikan persoalan di Palestina.    

Baca juga: Meski Diguyur Hujan, Aksi Solidaritas Untuk Gaza Palestina Terus Berjalan di Alun-alun Nunukan

Posisi Indonesia   

Sampai hari ini, ada semacam kegembiraan ketika melihat sikap dan posisi pemerintah Indonesia dalam mengawal persoalan Palestina.

Keberpihakan Indonesia setidaknya menjadi kekuatan dan sedikit mengobati luka dan derita di Tanah Palestina.

Tentu, sikap dari pemerintah Indonesia dalam mengawal persoalan Palestina, harus terus didukung oleh seluruh komponen warga Indonesia. 

Langkah dan sikap politik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah langkah menerjemahkan dan mengaktualisasikan isi pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 

Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. 

Seturut  itu, pemerintah Indonesia  ikut melasksnakana ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.

Kiranya, langkah dan sikap politik tersebut harus dibarengi dengan komitmen anak-anak bangsa untuk menyamakan pandangan tentang  Palestina.

Ada semacam kegamangan ketika membaca pandangan yang menarasikan bahwa “selesaikan dulu persoalan internal (dalam negeri), baru urus Palestina”.

Dalam hemat saya, pandangan seperti ini, telah mengerdilkan spirit dan pesan dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Tidak hanya itu, pandangan seperti itu, juga telah mengerdilkan nilai-nilai kemanusiaan yang terus diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia bagi eksistensi  Tanah Palestina.

Pada akhirnya, eksistensi Tanah Palestina sangat tergantung pada sikap dan keberpihkan masyarakat global, terkhusus organisasi-organisasi dunia seperti  OKI, organisasi regional Asean, Amerika Latin, Eropa dan Afrika  yang harus terus menerus  menyuarakan dan mengambil langkah berani untuk berbuat demi masa depan Tanah  Palestina.

Urusan palestina adalah urusan kemanusiaan. 

(*)

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter Tribun Kaltara Redaksi

Follow Instagram tribun_kaltara

TikTok tribunkaltara.com

YouTube Shorts TribunKaltara.com

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official