LKPJ Bupati Tahun 2023 Disampaikan, Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum Disorot DPRD Nunukan

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - DPRD Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) soroti tiga sektor penting dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nunukan tahun 2023.

Tiga sektor penting yang dimaksud yakni pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

Juru Bicara Badan Musyawarah DPRD Nunukan, Gad Khaleb mengatakan secara umum penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Nunukan masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah melalui OPD (organisasi perangkat daerah) terkait.

Menurutnya, harus ada inventarisasi dan pengadaan terhadap fasilitas-fasilitas pendukung pada beberapa sekolah di Kabupaten Nunukan.

Baca juga: Indonesia Kalah dari Uzbekistan 0-2, Komunitas Bola Nunukan Kalimantan Utara Kecewa ke Wasit

"Seperti kita ketahui salah satu sarana pendidikan yang berada di Kecamatan Nunukan Selatan, Kelurahan Selisun tepatnya di SDN 006 secara fisik pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan kegiatan belajar mengajar sudah berjalan. Namun akses jalan dan halaman sekolah belum memadai sebagai lokasi pendidikan yang diharapkan," kata Gad Khaleb kepada TribunKaltara.com, Selasa (30/04/2024), pukul 13.00 Wita.

Selanjutnya untuk wilayah Kecamatan Sebatik Barat tepatnya di SDN 05 Sebatik Barat masih membutuhkan 1 ruang kelas belajar.

Hal itu lantaran, 1 ruang kelas yang ada masih digunakan sebagai ruang guru. Sehingga Gad berharap tahun anggaran 2025 dapat dianggarkan pembangunan ruang guru melalui OPD terkait.

Tak hanya itu, selama proses monitoring yang dilakukan anggota DPRD Nunukan pada sejumlah sekolah negeri di Pulau Sebatik, banyak menemukan meubelair yang rusak.

"Pemilihan rekanan dalam e-catalog harus dilakukan dengan cermat, teliti dan lebih tepat. Untuk wilayah Krayan ada beberapa ditemukan pembangunan RKB yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Ada juga pembangunan RKB yang tidak dilengkapi dengan pengadaan meubelair," ucap Gad.

Sementara itu untuk sektor kesehatan, Gad menyoroti penanganan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Termasuk juga mengupayakan sarana dan prasarana pendukung kesehatan, serta sumber daya manusia melalui penyediaan tenaga medis yang memadai.

"Sesuai monitoring yang dilakukan di Rumah Sakit Pratama Sebuku, perlu adanya peningkatan fasilitas untuk pasien rawat inap," ujarnya.

Kemudian pada bidang pekerjaan umum, Gad menyebut sarana dan prasarana umum yang telah dibangun beberapa diantaranya memiliki kualitas yang kurang baik. Bahkan terkadang tidak fungsional.

"Ke depannya perencanaan suatu kegiatan harus bisa lebih baik dan dilaksanakan secara tuntas. Serta dapat berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat," tuturnya.

Gad berharap ke depannya pemerintah daerah melalui OPD terkait lebih komprehensif, proporsional, berkelanjutan, dan terukur dalam setiap perencanaan pembangunan.