Pesan Hetifah dalam Musrenbang Kalimantan Timur, Ada 3 Isu Prioritas Kaltim ke Depan, termasuk IKN

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA - Musrenbang RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2025 – 2045 dan RKPD Provinsi Kaltim 2025 baru saja dilaksanakan di Hotel Mercure Samarinda pada Selasa (2/5/2024).

Acara ini dihadiri pejabat baik nasional maupun Kaltim, diantaranya Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian, Stasus Kemendagri Mukhlis Hamdi, Direktur Transportasi Bapenass Tri Dewi.

Hadir pula pewakilan Bupati/Walikota se Kalimantan Timur.

Kehadiran Ibu Kota Nusantara ( IKN ) menjadi isu yang paling banyak digaungkan di Musrenbang kali ini, dikarenakan Kaltim akan menjadi superhub ekonomi yang akan menyokong IKN.

Tiga kota utama IKN Nusantara, Samarinda, dan Balikpapan, akan menjadi pusat ekonomi yang mengutamakan pembangunan hijau dan berkelanjutan.

Program – program pemerintah pusat banyak yang difokuskan ke Kalimantan Timur seperti pengembangan Bandara APT Pranoto Samarinda dan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan.

Baca juga: Catatan Hardiknas Hetifah Sjaifudian: Program Merdeka Belajar Harus Memerdekakan Guru dan Siswa

Tahun ini juga diharapkan infrastruktur dasar di IKN telah selesai dibangun dan beroperasi dikarenakan pemindahan ASN tahap awal akan segera dimulai.

Isu menarik lainnya yaitu isu sumber daya manusia dan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan IPM, Kaltim termasuk yang tinggi melebihi nasional yaitu 78,2 persen, namun angka ini berbanding terbalik dengan jumlah pengangguran Kaltim yang tertinggi di Kalimantan sebesar 5,71 persen.

Mukhlils Hamdi, stafsus Kemendagri menyampaikan bahwa Musrenbang sudah selayaknya menjadi forum yang menampung aspirasi dari berbagai stakeholder termasuk dari DPR RI untuk mempertajam perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif.

Hetifah Sjaifudian, anggota DPR RI Dapil Kaltim menyampaikan pentingnya perencanaan yang lebih pertimbangkan dampak dari adanya IKN Nusantara. 

Perencanaan jangka panjang daerah harus mengikuti apa yang menjadi prioritas nasional karena nantinya akan ada pemerintahan baru sekaligus menyongsong Indonesia Emas 2045.

Untuk itu perlu dipastikan pembangunan Kaltim sinkron dengan RPJP Pusat.

Baca juga: Legislator Asal Kaltim Raih MKD Award 2023, Hetifah: Ini Motivasi Saya Terus Bekerja untuk Rakyat

Selain itu, Hetifah juga menegaskan 3 isu prioritas Kaltim ke depan diantaranya :

1. Infrastruktur, perhubungan dan komunikasi.