Menakar Nasib Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera

Reaksi publik yang seperti ini harusnya dijadikan alarm (pengingat) oleh Pemerintah, bahwa sebelum menetapkan sebuah kebijakan, hendaknya dilakukan public discuss (diskusi publik).

Terutama bagi yang terkena langsung dari obyek kebijakan, yaitu para pekerja dan para pemberi kerja, sehingga tidak ada kesan kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersifat trial and error.

Kebijakan pemerintah bukanlah suatu tindakan yang asal jadi, tidak rasional, atau bersifat acak.

Kebijakan pemerintah selalu berarti hal-hal yang nyata atau sungguh-sungguh dilakukan pemerintah.

Bukan hanya apa apa yang dikatakan atau dijanjikan oleh pemerintah. 

Bukan setelah kebijakan muncul, baru mau dilakukan sosialisasi.

Semestinya pelibatan para pemangku kepentingan  dilakukan pada saat proses formaulasi (penyusunan) kebijakan, bukan pada saat implementasi kebijakan.

(*)

*) Penulis adalah Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim. Mantan Camat Babulu dan Penajam, mantan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Prov Kaltim, dan mantan Pjs. Bupati Kutai Timur.