Pakar Hukum Yahya Sebut Putusan MK PSU di Dapil Tarakan Tengah Bersifat Final, Tunggu Juknis KPU

“Jadi kalau dibaca prtimbangannya, MK mengatakan MK juga berhak untuk mengoreksi persoalan administrasi. Makanya putusannya itu tadi, persoalan administrasi tadi ini kemudian menyangkut ke hasil. Makanya PSU,” jelasnya.

Jika nanti masih ada yang menggugat KPU dengan dasar tidak menindaklanjuti, kembali lagi bahwa kasus ini sudah termuat dalam fakta persidangan. “Itu jadi salah satu fakta persidangan dibahas di MK. Tidak ada ruang itu,” terangnya.

Kembali ditanya berkaitan juknis turun, dan semisal ada poin tidak sesuai dengan harapan keinginan caleg terpilih, apakah bisa digugat Prof Yahya menjawab bahwa terkait juknis nanti dilihat dulu substansinya.

“Apa yang diatur, supaya tidak menerka-nerka,” pungkasnya.

Diketahui,. putusan MK tertuang dalam Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024K. Salah satunya MK memutuskan memerintahkan KPU Tarakan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus surat suara DPRD Tarakan Dapil Kota Tarakan 1 Tarakan Tengah. MK juga memutuskan mendiskualifikasi Erick Hendrawan sebagai caleg terpilih DPRD Tarakan.

(*)

Penulis: Andi Pausiah