Peringkat 9 Nasional, Indeks Demokrasi Kalimantan Utara Naik 80,47 Poin, Begini Penjelasan BPS

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR –Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara mencatat, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)  Kalimantan Utara pada 2023 di angka 80,47 poin. Meningkat dari IDI tahun sebelumnya, 78,79 poin.

Kepala BPS Kaltara, Mas'ud Rifai dalam rilisnya memaparkan, IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi Indonesia.

Indikator demokrasi pada metode baru kini ada 22 indikator, terdiri dari 7 indikator aspek kebebasan, 7 indikator aspek kesetaraan, dan 8 indikator aspek kapasitas lembaga demokrasi.

Seluruh indikator tersebut meliputi ranah politik, ekonomi, dan sosial, guna mengukur demonopolisasi di tiga ranah itu.

Baca juga: Momentum Baik Bangun Demokrasi Indonesia, DEEP Apresiasi Gerakan Mahasiswa di Sumpah Pemuda 2.0

Dikatakannya, dengan peningkatan ini, Kalimantan Utara berada di posisi ke-9 secara nasional dan masuk pada zona High Performing Democracy (Demokrasi Berkinerja Tinggi).

Sebelumnya, Kaltara pada tahun 2022 berada pada zona demokrasi berkinerja sedang (Medium Performing Democracy).

“Hanya ada 11 provinsi di Indonesia yang berada pada zona hijau ini, salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Utara,” kata Basran, Jumat (14/06/2024).

Peningkatan ini, lanjutnya, didukung dengan meningkatnya aspek kebebasan dan aspek kesetaraan, sedangkan aspek kapasitas lembaga demokrasi mengalami penurunan. Aspek kebebasan mengukur proses sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat mandiri, otonom, sehingga mampu menetapkan kepentingan sendiri indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial.

“Untuk aspek kebebasan, pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 6,66 poin dari 77,93 menjadi 84,59 poin,” ujarnya.

Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya 2 indikator, yaitu pada indikator 1 (terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara), meningkat sebesar 38,92 poin. Kemudian, indikator 2 (terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat), meningkat sebesar 97,31 poin.

Mas'ud mengungkapkan, ada aspek kedua yaitu aspek kesetaraan, meningkat 0,36 yang dipengaruhi meningkatnya indikator 10 (Anti monopoli sumber daya ekonomi), indikator 11 (Akses warga miskin pada perlindungan dan Jaminan sosial) dan indikator 12 (Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah).

“Sebaliknya untuk aspek ketiga yaitu kapasitas lembaga demokrasi mengalami penurunan sebesar 1,65, yang dipengaruhi oleh menurunnya indikator 22 yaitu pendidikan politik pada kader partai politik sebesar 46,67 poin,” bebernya.

Dengan capaian tersebut, Mas'ud memprediksi IDI di Kaltara pada tahun 2024 mimimal dapat dipertahankan dan masih tetap berada di zona hijau (High Performing Demokracy). Walaupun pada tahun ini akan dilaksanakan pilkada, kondusifitas tetap harus dijaga.

“Misalnya pada aspek kebebasan, Pemerintah terus menjamin kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat serta menjaga toleransi beragama,” kata dia.

“Sedangkan untuk aspek kapasitas lembaga demokrasi, lembaga legislatif diharapkan terus meningkatkan kinerjanya yang diukur melalui banyaknya produk peraturan daerah yang disahkan serta peningkatan pendidikan politik untuk para kader partai,” imbuhnya. 

(*)

Penulis: Edy Nugroho