Ada Apa di Balik Konflik PKB Bontang

Oleh: Sumarsono,

Pemimpin Redaksi TribunKaltara.com

TRIBUNKALTARA.COM - JELANG Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Kota Bontang 2024 suasana politik mulai menghangat, terutama di internal Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ).

Puluhan pengurus DPC PKB Kota Bontang dan beberapa pengurus ranting ramai-ramai menyatakan mundur sebagai reaksi atas pemecatan Basri Rase dari jabatan Ketua DPC PKB Kota Bontang.

Para loyalis Basri Rase yang saat ini menjabat Wali Kota Bontang memilih mundur sebagai bentuk perlawanan atas keputusan DPP PKB yang memecat Basri Rase sejak 3 Juni 2024 lalu.

Berdasarkan warkat yang ditandatangani Ketua Umum Muhaimin Iskandar dan Sekjen Hasanuddin Wahid nomor 29670/DPP/01/VI/2024.

Pemecatan Basri Rase semakin memicu konflik di internal PKB Bontang. Puluhan pengurus dan kader PKB Kota Bontang memilih mundur dari PKB dengan cara pelepasan atribut partai di Sekretariat PAC PKB Bontang Barat, Jalan Brigjen Katamso pada Sabtu (22/6/2024).

Baca juga: PKB Pecat Basri Rase, Puluhan Pengurus DPC PKB Bontang Mundur, Ramai-ramai Copot Atribut Partai

Mereka melepas spanduk dan papan nama partai dicopot.

Juga terdengar ucapan dari salah satu anggota yang mengatakan ‘tidak ada PKB di Kota Bontang”.

Sikap tersebut diambil sebagai bentuk kemarahan dan kekecewaan atas keputusan DPP PKB melengserkan Basri Rase.

Sikap perlawanan sejumlah pengurus dan kader PKB Kota Bontang ditanggapi santai oleh Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) Kalimantan Timur, Syafruddin.

Bagi dia, PKB membutuhkan kader yang loyal kepada organisasi, bukan kepada sosok personal.

"Kita hormati sikap orang-orang itu karena partai butuh kader yang loyal kepada partai bukan loyal ke personal," ujarnya kepada TribunKaltim.co melalui pesan WhatsAppnya, Sabtu (22/6/2024).

Menurut Syafruddin, PKB tak akan kehilangan pamor di Bontang meski ada gerakan perlawanan yang muncul.

“PKB tidak rugi. Sudah tidak ada waktu untuk tanggapin mereka,” ungkapnya. Saat ini PKB hanya fokus membangun koalisi menjelang Pilkada serentak 2024, November mendatang.

Tanda-tanda konflik di internal DPC PKB Bontang dan DPW Kaltim sudah terlihat jauh-jauh hari ketika mulai proses penjaringan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang.

Seperti dikutip dari berita TribunKaltim.com sebelumnya, petinggi DPW PKB Kaltim merasa tersinggung ada kandidat yang menyebut calo tiket Pilkada.

Meski tidak terang-terangan menanggapi, namun DPW PKB Kaltim menyebut sejumlah pengurus PKB Bontang dinilai tendensius dalam mengeluarkan pernyataan.

Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin menyatakan, bahwa semestinya komunikasi harus dijalankan, bukan saling tuding.

Saat itu, dirinya menilai lucu ketika selaku Ketua DPC PKB Bontang, Basri Rase malah berpolemik dalam pendaftaran bakal calon Wali Kota Bontang.

Pasalnya, hasil penjaringan akan langsung dilaporkan ke DPP PKB, tanpa melalui melalui DPW.

Alasannya, menghindari makelar atau calo politik yang terendus muncul menjual nama PKB guna mendapatkan tiket Pilkada 2024.

"Maksudnya calo ini siapa? Apa susahnya mendatangi saya? Diskusi dengan saya, koordinasi. Kalau memang tidak signifikan menyumbang suara DPR RI misalnya atau hal lain, bisa dikomunikasikan," kata Syafruddin, Selasa (23/4).

Baca juga: Basri Rase-Chusnul Pastikan Maju Jalur Perseorangan di Pilkada Bontang, Sebut Dirinya Gajah Loncat

Seiring perjalanan waktu, seperti konflik internal PKB Bontang dan Kaltim semakin menjadi hingga muncul putusan DPP PKB memecat Basri Rase dari jabatan Ketua DPC PKB Kota Bontang.

Dan sepertinya DPP PKB telah mengeluarkan rekomendasi mendukung kader internal lainnya, yakni Sutomo Jabir.

Yang menjadi pertanyaan publik, ada apa dengan Basri Rase sebagai petahana justru tidak mendapat restu dari PKB, partai yang dia besarkan di Kota Bontang.

Sudah menjadi tradisi, calon petahana justru banyak didukung partai politik untuk maju kembali di Pilkada.

Demikian juga dengan sikap pengurus dan kader PKB Kota Bontang yang menginginkan Basri Rase bisa kembali menjabat sebagai Wali Kota Bontang untuk kali keduanya.

Namun, fakta politiknya, kini Basri Rase yang menggandeng Chusnul Dhihin maju Pilkada Bontang melalui jalur perseorangan (independen).

Namun kabarnya, beberapa partai politik mulai mendekati Basri Rase-Chusnul, antara lain Partai Demokrat, PAN, dan Partai Nasdem.

Baca juga: Siapa Basri Rase? Wali Kota Bontang Kaltim Gagal Maju Jalur Independen di Pilkada 2024, Cek Biodata

Surat Penugasan dan Matinya Demokrasi

Partai politik melalui Dewan Pengurus Pusat (DPP) ramai-ramai mengeluarkan surat penugasan kepada bakal calon kepala daerah yang bakal didukung pada Pilkada serentak 2024 mendatang.

Fenomena keluarnya surat penugasan ini sering menjadi perdebatan terkait dampaknya terhadap demokrasi.

Ada beberapa alasan mengapa hal ini dianggap oleh sebagian orang sebagai tanda matinya demokrasi, karena penunjukan calon kepala daerah oleh DPP mengindikasikan bahwa kekuasaan dan keputusan politik terkonsentrasi di tingkat pusat.

Proses penjaringan bakal calon kepala daerah yang dilaksakan di daerah terkesan formalitas.

Karena, apa yang disuarakan pengurus partai di daerah tidak didengar oleh DPP, dengan kata lain aspirasi dari bawah seakan menguap ketika sudah keluar surat penugasan dari pusat.

Penugasan dari DPP sering kali dilakukan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat luas.

Tentu, ini mengurangi kesempatan bagi publik untuk memilih pemimpin yang benar-benar mereka inginkan.

Belum lagi bicara kepentingan elite politik. Calon yang ditunjuk DPP sering kali dianggap sebagai representasi kepentingan elit politik pusat, bukan kepentingan masyarakat lokal.

Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik.

Termasuk dukungan terhadap kader-kader partai di daerah yang mungkin lebih memahami kebutuhan dan kondisi lokal sering kali terabaikan.

Ketika pengurus partai politik ramai-ramai mundur, hal ini bisa menjadi indikasi adanya masalah serius di dalam partai tersebut.

Apakah karena keputusan yang diambil oleh pimpinan partai yang membuat pengurus di bawah tidak puas.

Adanya konflik internal antara faksi-faksi yang berbeda dalam partai bisa menjadi penyebab pengunduran diri massal.

Faksi-faksi ini mungkin memiliki visi, misi, atau strategi politik yang berbeda dan merasa tidak bisa bekerja sama lagi dalam satu partai.

Kebijakan yang diambil oleh partai yang tidak sesuai dengan prinsip atau nilai-nilai yang dianut oleh pengurus bisa menyebabkan mereka memilih mundur.

Ini bisa termasuk kebijakan terkait dengan program kerja partai, koalisi politik jelang Pilkada serentak 2024.

Ada apa di balik mundurnya pengurus dan kader PKB Kota Bontang? Kita tunggu babak selanjutnya.

(*)

Baca Berita Terkini Tribun Kaltara di Google News