Empat Rombel di Dua SMPN Tarakan Kalimantan Utara Kosong Pendaftar, Begini Penjelasan Disdik

TRIBUNKALTARA.COM,TARAKAN- Dinas Pendidikan (Disdik) Tarakan telah melakukan evaluasi pelaksanaan PPDB Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun 2024. Salah satu yang menjadi catatan adalah persoalan zonasi yang masih perlu diatur khususnya di dua SMPN di Tarakan, Kalimantan Utara yang belum memenuhi kuota. 

Diketahui di Tarakan, untuk PPDB tingkat SMPN tahun 2024,  ada dua SMPN di Kecamatan Tarakan Timur yang masih belum semua rombel memenuhi kuota. Yakni, SMPN 8 dan SMPN 11 Kelurahan Kampung Empat.

Dikatakan Tamrin Toha, Kepala Disdik Tarakan, berbicara pembagian zonasi perlu dilakukan evaluasi selanjutnya. Karena berdasarkan pengalaman PPDB tahun ini masih ada SMPN tidak full pendaftarnya.

“SMPN 8 itu di Juknis akan menerima 7 rombel tapi hanya penuh sampai 6 rombel. Satu rombel tidak ada pendaftar. Kemudian SMPN 11 sama, di Juknis menyiapkan tujuh rombel tapi yang terisi 4 rombel. Tiga rombel kosong pendaftar,” jelas Tamrin Toha.

Baca juga: PPDB SMPN 2 Tarakan Diserbu Pendaftar, Jalur Afirmasi di Hari Pertama Geser Puluhan Siswa

Menurut Tamrin Toha, ada beberapa faktor yang dimungkinkan menjadi penyebab dua SMPN tersebut tidak terpenuhi rombelnya,  karena di Kecamatan Tarakan Timur memiliki SMPN dan SMP swasta dan pesantren.

“Di Kecamatan Tarakan Timur ada SMPN 3, Ada SMPN 10, ada SMPN11, ada MTS dan belum lagi SMPN yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta, Budi Utomo, ada Ulul Albab dan pesantren. Tarakan Timur cukup banyak sekolah itu salah satu faktornya,” jelasnya.

Selain itu, juga ada kecenderungan masyarakat memilih sekolah yang berbasi keagaamaan seperti MTS dan Ulul Albab yang selalu dipenuhi pendaftar termasuk pesantren.

Sehingga persoalan zonasi di wilayah Kecamatan Tarakan Timur akan menjadi bahan evaluasi Disdik Tarakan agar zonasi benar-benar bisa dikaji lebih baik lagi. Memang juga lanjutnya, problem di Tarakan ini masih banyak masyarakat mau memilih sekolah yang dianggapnya favorit.

“Misal SMPN 1 dan SMPN 2. Masyarakat juga masih ada menganggap sekolah jauh mungkin memilih tidak sekolah. Misalnya sekolah Tanjung Pasir, masih anggap jauh apalagi tidak ada kendaraan umum dan sementara di SMP kami larang anak sekolah pakai motor,” tegasnya.

Pihak pemerintah sudah memfasilitasi dengan menyiapkan bus sekolah. Hanya saja untuk jalur Tanjung Pasir ke SMPN 11 sebanyak 1 unit. Kondisinya juga sebenarnya bukannya tidak dimanfaatkan tapi ada yang beralasan peserta didik terlambat.

“Kan busnya ontime. Kemudian itu jadi alasan tidak pergi sekolah. Ada masyarakat usul tambah bis. Tapi kita di Pemkot hanya siapkan 4 bis. Satu ke Tanjung Pasir, satu ke Amal, satu melayani wilayah Juata dan satu melayani wilayah pesisir Barat,” terangnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah