Anggota DPRD Nunukan Fraksi Demokrat Minta APBD Perubahan 2024, Pelayanan Publik dan Sektor Riil

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Anggota DPRD Nunukan dari fraksi Partai Demokrat minta agar Pemkab Nunukan mengarahkan penggunaan APBD perubahan 2024 ke sektor ril dan pelayanan publik.

Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Nunukan dari fraksi Partai Demokrat, Robinson Totong saat sidang Paripurna tentang pandangan umum terhadap pengantar nota keuangan rancangan APBD perubahan 2024.

"Fraksi Partai Demokrat sarankan agar fokus APBD perubahan tahun anggaran 2024 diarahkan pada sektor ril dan pelayanan publik. Seperti pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana jalan, dan lainnya," kata Robinson Totong kepada TribunKaltara.com, Sabtu (03/08/2024), pagi.

Tak hanya itu, Robinson Totong mengatakan bahwa sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, perlu mendapat perhatian ekstra karena masih jauh dari kata memadai.

Baca juga: APBD Perubahan 2024, Anggota DPRD Nunukan Fraksi PKS Minta Pemkab Fokus Lakukan Ini

"Fraksi Partai Demokrat minta agar Pemkab Nunukan mengambil alih tanggung jawab beban utang piutang RSUD Nunukan kepada pihak ketiga agar pelayanan kembali normal," ucapnya.

Lanjut Robinson,"Persoalan RSUD Nunukan itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi harus ada atensi lebih dari Pemkab Nunukan," tambahnya.

Berikut gambaran garis besar Ranperda perubahan APBD Nunukan 2024:

1. Pendapatan

Pendapatan semula yang diproyeksikan sebesar Rp1,8 triliun lebih mengalami kenaikan menjadi Rp1,9 triliun lebih atau naik 7,52 persen.

2. Belanja Daerah

Pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023 semula diproyeksikan Rp2 triliun lebih bertambah menjadi Rp2,2 triliun lebih atau naik sebesar 11,90 persen.

3. Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, semula sebesar Rp185,9 miliar lebih. Setelah diaudit BPK RI, bertambah menjadi Rp309,6 miliar lebih atau bertambah 39,94 persen.

Sementara untuk pengeluaran pembiayaan semula tidak ada, namun setelah perubahan menjadi Rp3 miliar.

(*)

Penulis: Febrianus Felis