Bawaslu Kaltara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula, Diharapkan Sukseskan Pilkada

TRIBUNKLATARA.COM,TARAKAN – Bawaslu  Kaltara  melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula di Pilkada 2024 dengan tema “Gen Z Memilih Pada Pilkada Serentak Tahun 2024" di Hotel Duta Tarakan, Kalimantan Utara, Sabtu (10/8/2024). 

Kegiatan sosialisasi yang diikuti pelajar kelas 3 SMA dan mahasiswa ini, merupakan kolaborasi bersama antara Bawaslu Kaltara dan Masyarakat Anti Fitnah Indoneisa (Mafindo).

Komisioner Bawaslu Kaltara, Arif Rochman memberikan mengapresiasi kepada kelompok ataupun Mafindo dalam menggerakkan sebagian masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi di dalam melakukan pengawasan di Pilkada 2024 pada 27 November 2024 mendatang. 

“Mencegah tidakan terjadinya hoaks dan ujaran kebencian. Penekanan kami adalah bersama-sama Gen Z terutama Mafindo melakukan pengawasan terkait dengan jalannya tahapan terutama nantinya dalam tahapan kampanye yang kemungkinan besar hoaks dan ujaran kebencian itu akan ada dan sehingga bisa diantisipasi lebih dini,” jelas Arif Rochman.

Baca juga: Bawaslu Kaltara Minta KPU Perhatikan Data Pemilih Pemula, Suryani: Pendataan Mereka Sangat Penting,

Menurut Arif Rochman, hoaks dan ujaran kebencian  dapat dicegah sejak dini dan bisa dihilangkan. Untuk itu peran pelajar dan mahasiswa yang tergabung Mafindo nanti akan memberikan motiviasi dan minimal nanti akan memberikan sosialisasi terkait dengan betapa tidak baiknya hoaks dan ujaran kebencian.

“Jika itu terjadi di kampanye. Baik di medsos dan juga melalui media lainnya. Sampai sekarang untuk hoaks, belum ada laporan," ucapnya.

Rencananya untuk kampanye pasangan calon di Pilkada 2024 akan dilaksanakan September dan Oktober 2024. Nantinya Mafindo akan efektif bertugas melakukan pengawasan saat kampanye pada September, Oktober dan November.

"Ini juga kan belum ada penetapan pasangan calon. insyaAllah pendaftaran bakal pasangan calon nanti dilakukan akhir Agustus 2024,” jelasnya.

Sementara itu, terkait pelaporan jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran selama Pilkada 2024, Bawaslu Kaltara menjamin untuk dentitas pelapor tidak akan disampaikan ke publik. 

“Kita mengacu ke syarat formil dan materil karena orang melapor nanti kita mintai klarifikasi  kemudian juga akan catat siapa lapor di kita karen bagian dari syarat formil,” jelasnya.

Sehingga secara meluas identitas pelapor tidak disampaikan secara umum. Namun tentu nanti akan disampaikan di papan informasi.

“Kewajiban kita memberikan informasi ya terkait pelanggaran dan tentunya ada syarat formil dan materil. Syarat formil materil mudah dalam pengelolaan pengaduan, pertama nama pelapor, identitas pelapor, nama terlapor, kejadian di mana, apa yang dilanggar dan nanti ada syarat formil, misal syarat formilnya tidak melebihi tujuh hari dari pelanggaran yang sudah diketahui,” tukasnya. 

(*)

Penulis: Andi Pausiah