Mega Proyek di PSN Bulungan, Berpotensi Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Utara

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Adanya proyek strategis nasional (PSN) di Kalimantan Utara (Kaltara), diyakini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Tak hanya itu, kapasitas fiskal pemerintah daerah juga bakal naik, seiring dengan bertambahnya potensi sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa dipungut.

Seperti diketahui, PSN di Kalimantan Utara menghadirkan sejumlah mega proyek. Seperti di antaranya kawasan industri hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning-Mangkupadi, Bulungan, serta proyek PLTA di Mentarang, Malinau dan Peso.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara, Hadi Hariyanto mengungkapkan, pihaknya telah melakukan langkah awal untuk mengoptimalkan pemungutan sejumlah sektor pajak daerah di lokasi mega proyek yang masuk PSN. Yakni di KIHI Tanah Kuning dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan dan Sungai Mentarang.

"Dengan adanya beberapa PSN yang dilaksanakan di Kaltara, tentu akan memberikan potensi pendapatan daerah. Kita sudah menjajaki pendataan melalui teman-teman operator di lapangan," kata Hadi Hariyanto.

Baca juga: PT KHE Butuh Dana Rp 34 Triliun, Bangun Bendungan I PLTA Kayan di Peso Bulungan Kalimantan Utara

Hadi Hariyanto mencontohkan, potensi Pajak Alat Berat sudah ditelusuri. Ketika regulasi telah terbit, pemungutan bisa langsung dilakukan. 

"Seperti alat berat, kita sudah mulai mencari datanya sambil menunggu regulasi turun. Kita target akan memungut nya tahun ini," ujar Hadi Hariyanto.

Setelah KIHI beralih dari tahap konstruksi menjadi operasional, potensi pajak yang diprediksi meningkat adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP).

"Ketika selesai konstruksi nanti, otomatis alat beratnya nggak terlalu banyak, tapi pajak bahan bakar ada, terus penggunaan pajak air permukaan, belum lagi dari penggunaan air tawar untuk kegiatan sehari hari. Karyawan di sana kan pasti rutin menggunakan air. Tahun ini saja sudah ada perusahaan yang membayarkan kewajiban pajaknya untuk itu," ungkapnya.

Operasional perusahaan di KIHI diyakini membawa efek berganda terhadap sektor pajak daerah lain yang dipungut pemerintah provinsi. Seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dua menambahkab, besaran pajak untuk PBBKB dan BBNKB masing-masing 10 persen, PKB sebesar 1,2 persen dan pajak alat berat 0,2 persen.

"Logika awam nya seperti ini, ketika di sana banyak perusahaan, tentu jumlah penduduk juga meningkat. Mereka tentu membutuhkan kendaraan bermotor, nah di situ ada potensi pajak daerah yang bisa kita pungut," jelasnya.

"Kita akan motivasi UPT untuk terus berinovasi dalam mengoptimalkan penerimaan dari dua sektor pajak tersebut," lanjut Hadi.

Berbicara PLTA, proyek tersebut belum memberi potensi peningkatan PAP yang signifikan. Mengingat investor belum selesai membangun bendungan sampai sekarang. 

"Tapi teman-teman sudah mendata semuanya. Mudah mudahan di tahun yang akan datang, kalau sudah bangun, bisa dipungut. Ketika ada regulasinya yang benar ya kita pungut," bebernya.

Nominal rupiah yang dapat dipungut disebut dalam kategori besar. Penghitungan PAP didasarkan pada arus air yang dikonversikan dalam satuan kilowat. Kalkulasi tersebut akan menghasilkan besaran rupiah yang harus di setor sebagai pajak daerah.

"Kita sudah menjajaki itu, Kaban juga sudah mengajak kita ke Sulawesi Selatan di tahun kemarin untuk mencari referensi bendungan, kita sudah dapat hitungannya. Termasuk cara atau metode penarikan seperti apa pun sudah kita dapat," imbuhnya.

(*)

Penulis: Edy Nugroho