Ketua Sapma PP Kaltara Tanggapi Paskibraka Diminta Lepas Jilbab, Minta BPIP Anulir Kebijakan

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila (PP), Kalimantan Utara (Kaltara), Andi Surya Cipta turut berikan komentar terkait anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebelumnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) membantah bahwa pelepasan jilbab tersebut tidak disertai dengan paksaan dan hanya dilakukan saat proses pengukuhan jelang HUT Kemerdekaan RI.

Namun kebijakan melepas jilbab atas dasar keseragaman tersebut, telah menuai perhatian dari berbagai tokoh masyarakat.

Kepada TribunKaltara.com, Andi membeberkan rasa kekecewaannya terhadap kebijakan yang sempat dikeluarkan BPIP yang meminta anggota Paskibraka melepaskan jilbabnya dengan dalih keseragaman dalam proses pengukuhan anggota Paskibraka.

Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu tindakan yang bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila, utamanya sila pertama ketuhanan yang maha esa dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Andi juga menyebutkan, bahwa kebijakan tersebut merupakan salah satu tindakan inkonstitusional dan tidak sesuai dengan identitas bangsa Indonesia.

Iapun mengecam sekaligus meminta agar BPIP tidak melanjukan kebijakan tersebut.

"Kami Sapma PP Kaltara, dalam hal ini telah mendengar dan mencermati kebijakan yang telah dikeluarkan oleh BPIP berkenaan pelepasan Jilbab bagi anak-anak kita yang beragama muslim adalah langkah yang tidak patut dicontoh dan rawan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," jelasnya.

Baca juga: 34 Calon Paskibraka Tarakan Dilatih Keras, Mulai Baris Berbaris, Formasi hingga Ketahanan Fisik  

Menurutnya, langkah-langkah yang dilakukan BPIP tersebut harus dianulir atau dibatalkan.

"Ya seperti yang kita ketahui pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada kebijakan seperti itu, kepada mesti pada tahun ini yang notabene peringatan HUT RI pertama di IKN, yang seharusnya dilaksanakan dengan riang gembira dan penuh suka cita, ungkapnya.

Dalam hal ini, Andi sebagai perwakilam Sapma PP Kaltara menegaskan, agar kebijakan tersebut ditarik sebelum puncak HUT Proklamasi Kemerdekaan RI.

"Kami minta untuk ditarik agar energi dan pikiran kita kemudian tidak terkuras hanya untuk kebijakan yang banyak menimbulkan mudarat dibanding manfaat," ucapnya.

Ia berharap agar para anggota Paskibraka lebih fokus dan merasa bangga bertugas dengan membawa identitas masing-masing.

"Karena pada dasarnya Indonesia adalah negara yang mencintai perbedaan. Kita sudah selesai dengan Pancasila sebagai Dasar Negara, kita jangan mencederai dengan tindakan yang kemudian merusak nasionalisme kita," pungkasnya.

Baca juga: 21 Anggota Paskibraka Bulungan Dikukuhkan, Risdianto: Jadikan Moment Membanggakan

Klarifikasi BPIP