Penyusunan RPJMD Kaltara 2025-2029, Pemprov Libatkan Kaum Disabilitas Melalui Program MENTARI

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ( Bappeda Litbang) Provinsi Kalimantan Utara ( Kaltara ) telah menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) untuk tahun 2025 hingga 2029 mendatang.

Dalam penyusunan RPJMD Kaltara ini, Pemerintah Provinsi Kaltara tak hanya melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), Forkopimda maupun  stakeholder terkait. Namun juga, melibatkan kaum disabilitas dan marginal di Kaltara.

Di mana dua kelompok masyarakat ini merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah.

“Keterlibatan kaum disabilitas maupun marginal dibangun dengan kebersamaan pada rapat-rapat urusan dan fasilitas yang disediakan dalam bentuk musyawarah,” kata Bertius sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kalimantan Utara di Gedung BKPSDM Bulungan pada Jumat (8/8/2025).

Baca juga: RPJMD Tahun 2025-2029 Disepakati Tanpa Drama dan Interupsi, Segera Diusulkan Kemendagri

Adapun Pemprov Kaltara membentuk “MENTARI KALTARA” sebagai wujud dalam keterlibatan kaum disabilitas dalam menyusun RPJMD. Sehingga kaum disabilitas memiliki wadah dalam menyampaikan kontribusi dalam bentuk aspirasi kepada pemerintah.

“Di MENTARI KALTARA itu kaum disabilitas akan menyampaikan usulan terkait hal-hal yang diinginkan untuk lima tahun kedepan dan akan di break down kedalam urusan-urusan yang memiliki pengampuh seperti infrastruktur yang ramah disabilitas,” terangnya.

Kemudian, tindaklanjut dari Bappeda Litbang terhadap hasil pikiran atau aspirasi kaum disabilitas akan disampaikan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar membangun fasilitas publik yang ramah akan kaum disabilitas. 

Baca juga: Rapat Paripurna Pengesahan RPJMD Nunukan Diwarnai Interupsi, Demokrat Sorot Laporan Bapemperda

“Ada desain bangunan untuk teman-teman disabilitas seperti membangun Pelabuhan sehingga ada ruang yang khusus untuk disabilitas,” ucapnya.

Selain itu juga, Pemprov Kaltara juga melibatkan kaum disabilitas dalam evaluasi kinerja pemerintah selama ini yang sudah berjalan.

(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu Nuryana