Kajian Budaya Jelang Pilkada 2024, KPU Bulungan: Pilkada harus Dilaksanakan Secara Demokratis

TRIBUNKALTARA.COM - Komisioner KPU Bulungan Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipatif Masyarakat dan SDM, Hasnadi, mengatakan demokrasi dan Pilkada seperti rantai yang saling berhubungan satu sama lain. 

Pilkada merupakan wujud dari demokrasi, sementara demokrasi akan terbangun diawali dari keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpinnya sendiri melalui Pilkada. 

Hal itu dikatakan Hasnadi, dalam Kajian Budaya yang usung tema "Membangun Demokrasi Lokal untuk Mewujudkan Pemilih Berbudaya dan Berintegritas di Kabupaten Bulungan."

Kajian Budaya itu dilaksanakan di Aula Tenguyun, Kantor Bupati Bulungan, Jl Jelarai, Tanjung Selor.

“ Pilkada harus dilaksanakan secara demokratis. 

Dimana semua hak rakyat untuk dipilih dan memilih dapat terpenuhi tanpa adanya diskriminasi pada sudut apapun,” tuturnya, Minggu (25/8). 

Baca juga: Cara KPU Bulungan Sosialisasi Pilkada, Jalan Santai di Tanjung Palas, hingga Sasar Pemilih Pemula

Demokrasi menyimpan banyak harapan bagi masyarakat yang menginginkan perubahan tata kelola pemerintahan. 

Perpindahan kekuasaan di tangan rakyat merupakan prinsip dasar dari demokrasi menjadi substansi penting untuk menjalankan kehidupan bernegara. 

Menurutnya, berbagai perubahan besar terjadi pada pemerintahan yang demokratis. 

Dimana sebelumnya sistem otoriter menguasai hampir disemua negara. 

“Rakyat memiliki kekuatan besar untuk mengatur, menjalankan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di segala lini. 

Demokrasi mengubah cara pandang masyarakat mengenai pengelolaan manajemen pemerintahan yang tadinya bersifat perintah menjadi musyawarah,” ungkapnya. 

Baca juga: Launching Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kaltara, Ustaz Dasad Ajak Masyarakat Sukseskan Pilkada

Sementara itu, Director Democracy And Electoral Empowerment Partnership, Neni Nur Hayati, M.I.Kom mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan KPU Bulungan. 

Pasalnya, di kabupaten lain jarang ada yang sinergikan dengan kondisi demokrasi lokal. 

Ajang Pilkada 2024 merupakan sarana untuk bisa mengembalikan demokrasi sesuai harapan masyarakat. 

“ Pilkada 2024 tahun ini serentak terlaksana, tak terkecuali di Kabupaten Bulungan. 

Ketika disinerginya dengan konsep demokrasi lokal.

Saya kira ini menjawab tantangan permasalahan yang ada di Kabupaten Bulungan,” tuturnya. 

Dengan adanya proses revisi PKPU yang saat ini masih digodok di DPR, KPU, Bawaslu dan Mendagri, menurut dia, tidak mengurangi subtansi berkaitan keseragaman visi misi RPJMD. 

Hal ini pasti terintegrasi, bagaimana membangun urgensi di demokrasi lokal. 

“Kita tahu kebutuhan di Kabupaten Bulungan dengan permasalahan yang ada. 

Misalnya, problem ekonomi, kesehatan, pendidikan, yang mungkin dinilai belum memuaskan. 

Tentu menjadi tantangan tersendiri,” ujarnya. 

Dia berharap, Pilkada 2024 menjadi sarana perbaikan. 

Apalagi dengan konsep penyelenggara Pilkada yang mengusung demokrasi lokal. 

Akan mengangkat sebuah konsep, dimana dikedepankan budaya di Kabupaten Bulungan. 

Dengan harapan, pilkada dapat berlangsung damai, aman dan lancer, serta konsep kebudayaan bisa memberikan solusi yang tengah dihadapi. 

(Adv)