57 ASN di Pemkot Tarakan Kaget Jabatannya Dibatalkan Pj Wali Kota, Bakal Temui DPRD

TRIBUNKALTARA.COM,TARAKAN- Sebanyak 57 ASN ( Aparatur Sipil Negara ) di lingkungan Pemkot Tarakan dibatalkan jabatan fungsionalnya melalui Surat Keputusan (SK) pembatalan pengangkatan jabatan terhitung sejak 1 September 2024.

Keluarnya SK pembatalan tersebut membuat kaget 57 ASN Pemkot Tarakan dan bakal menemui DPRD Tarakan.

Dalam SK Wali Kota Tarakan Nomor SK.800.1.3.3/364-II/BKPSDM tertulis perubahan atas lampiran keputusan Wali Kota Tarakan Nomor SK.800.1.3.3/632-II/BKPSDM tentang pengangkatan dari dan dalam jabatan pengawas selaku lurah, kepala sub bagian, kepala seksi, kepala UPT dan sekretaris kelurahan di lingkungan Pemkot Tarakan.

Dalam SK yang ditetapkan PJ Wali Kota Tarakan pada 1 September 2024, tertulis putusan pada poin kesatria, merubah lampiran SK Wali Kota Tarakan Nomor SK 800.1.3.3/632-II/BKPSDM per tanggal 2 November 2023.

Kemudian dalam poin kedua, mengembalikan PNS yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Tarakan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu ke dalam jabatan semula sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan wali kota ini. Dan pada keputusan wali kota ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Baca juga: Lantik 5 Direktur Perumda Tarakan, Wali Kota Pesan Lakukan Perubahan: Kalau Tidak Pasti Kolaps

Adanya SK yang dikeluarkan Pj Wali Kota Tarakan, Bustan cukup mengagetkan 57 ASN yang tertera namanya. ASN yang terdampak, ada yang berasal dari jabatan struktural dan fungsional di lingkungan pemkot Tarakan. 

Dikatakan Ferry Hartono, salah seorang ASN fungsional Pemkot Tarakan mengatakan, 57 ASN ini sudah bertugas dalam jabatan baru tersebut selama hampir 9-10 bulan sejak dilantik pada 2 November 2023 oleh Wali Kota definitif yang saat itu dijabat oleh dr Khairul.

Adapun jabatan Ferry Hartono yang sebelumnya yakni fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada bagian organisasi Setda Pemkot Tarakan dan setelah dibatalkan menjadi  Analis Kinerja Pada Bagian Organisasi Setda Pemkot Tarakan.

Yang membuat kaget pihaknya karena ASN tersebut menerima surat undangan pengarahan pada 3 September 2024 dan langsung diberikan SK pembatalan jabatan.

"Saya adalah yang terkena dampak dari 57 kawan-kawan yang baru beberapa hari inu tepatnya 3 September 2024 kami dapat SK dari pak Pj Wali Kota tentang pembatalan kami dalam jabatan kami di khususnya di bagian organisasi.

Tentunya ini sangat terpukul buat kami apalagi saya ini dalam hal melaksanakan tugas, sebagai kontrol pelayanan publik di 73 layanan publik yang ada di OPD Pemkot Tarakan," ujar Ferry.

Baca juga: Serfianus Undur Diri dari ASN, Plt Sekkab Nunukan Dijabat Asmar Sejak 13 Agustus 2024

Termasuk juga mereka yang ada di perumda menjadi kontrol pihaknya. Dengan dibatalkannya SK dirinya dalam jabatan tersebut yang sudah berjalan 10 bulan, tentunya ini  membuat pelayanan publik di pemerintahan kota menjadi terhenti.

Karena ia tidak memiliki otoritas lagi untuk mengontrol ASN di 73 unit pelayanan publik tersebut.

"Jadi kami juga harus tahu diri karena sudah tidak punya ranah kewenangan untuk mengurus itu dan kami kembali jadi staf biasa," papar Ferry.

Ditanya apa alasan SK sebelumnya dibatalkan, diterangkan Ferry memang isu ini sudah lama didengar. Hanya saja tidak ada kejelasan. Namun di 3 September 2024 kemarin para PNS tersebut dikumpulkan untuk disampaikan.

"Walaupun saya jujur pada malam itu di 3 September 2024 saya tidak mau datang. Karena saya menganggap itu menurut saya terlalu terburu-buru.

Apalagi kita sedang melaksanakan tugas di akhir tahun begitu banyaknya pekerjaan dan saya termasuk salah satu di antara teman-teman yang menyiapkan 10 indikator pertanggungjawaban Pak PJ," paparnya.

Walaupun lanjutnya di atasnya ada kabag, namun tentunya Ibu Kabag lanjutnya memerintahkan ke dirinya untuk menyiapkan data pertanggungajawaban. 

"Di sinilah kekecewaan kami. Kami harus bagaimana lagi selain kami mungkin setelah ini kami akan mengadukan nasib kami ke anggota dewan di Kota Tarakan," jelasnya.

Ia melanjutkan, jika dilihat dari sisi mekanisme ia tak bisa menjelaskan apakah ini cacat administrasi. Yang jelas ia cukup dikagetkan karena menurutnya sebagai seorang pemimpin, harusnya bertindak bijaksana mencarikan solusi yang baik.

"Kami saat ini lagi giat-giatnya bekerja untuk kemajuan kota kita. Kok tiba-tiba diberhentikan di tengah jalan. Jujur kasihan staf saya di bawah saya itu kan ada namanya teman-teman anggota tim dalam kami melaksanakan tugas dan perempuan semua.

Dengan saya diberhentikan seperti ini, bagaimana mereka dalam hal mengumpulkan data mengontrol 73 unit yang tersebar di seluruh Kota Tarakan sampai ke Juata Laut, Mamburungan," paparnya.

Ia melanjutkan lagi bahwa setelah dibatalkan SK sebelumnya lanjut Ferry, dari sisi gaji untuk selisihnya apakah dikembalikan atau seperti apa pihaknya belum mengetahui.

"Saya tidak hadir di malam tanggal 3 itu. Ada teman-teman lain yang hadir yang mungkin bisa menjelaskan. Karena kok begini solusinya dalam ambil keputusan.

Saya dilantik di 2 November 2023. Dan sudah 9 bulan berjalan. Dan saat saya dilantik saya langsung on the track bekerja menyiapkan laporan pertanggungjawaban Bapak Walikota. Banyak pekerjaan kita di organisasi," terangnya.

Sementara itu, ditanya alasan Pj Wali Kota membatalkan SK ia sendiri tidak mengetahui. Isi suratnya yang jelas adanya pembatalan.

Baca juga: Tiga ASN Pemkot Tarakan Masuki Purna Tugas, Dua Pensiun Dini Maju Jadi Bakal Caleg

"Saya tidak tahu acuannya. Semua datangnya tiba-tiba. Jadi kita hanya kaget semua.

Kalau kami tentunya dalam pembuatan SK itu kan dibuat berdasarkan pertimbangan apalagi untuk kebutuhan organisasi karena saya menduduki posisi tempat rekan saya yang sudah dipromosikan ke jenjang lebih tinggi.

Dan ini memang sangat urgensi sekali untuk pelaksnaan tugas jadi kami kaget juga kenapa di tengah jalan di ujung tahun kita dihentikan," terangnya.

Ia tak menampikan bahwa dalam melaksanakan tugas tidak main-main dan membuktikan bahwa memiliki kinerja yang baik.

"Sebelum SK turun tidak ada peringatan. Seolah-olah kami ada masalah, punya record jelek. Kalau keluarga, istri, anak malu juga.

Terutama dalam karier dalam biodata CV nanti tiba-tiba SK dibatalkan dalam jabatan. Membuat mental kami down. Manusiawi ya," jelasnya.

Sementara ini pihaknya akan ke DPRD Tarakan untuk meminta difasilitasi.

(*)

Penulis: Andi Pausiah