Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek, Terungkap Kode Logistik Paman

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA – Gubernur Kalsel ( Kalimantan Selatan ), Sahbirin Noor ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap proyek, terungkap kode 'logistik paman'.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor sebagai tersangka kasus dugaan suap serta penerimaan gratifikasi. 

Penetapan tersangka itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam jumpa pers terkait Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) Kalimantan Selatan.

"Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024–2025 dan setuju untuk dinaikkan ke tahapan penyidikan terhadap SHB (Sahbirin Noor, Gubernur Kalsel)," kata Ghufron di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Baca juga: Penyidik KPK Bawa Koper ke Ruang Tipidkor Polres Banjarbaru, Terkait OTT Pejabat di Pemprov Kalsel

Sahbirin Noor ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya, yaitu:

1. Ahmad Solhan (Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Selatan)

2. Yulianti Erlynah (Kabid Cipta Karya sekaligus PPK)

3. Ahmad (bendahara Rumah Tahfidz Darussalam, sekaligus pengepul uang/fee)

4. Agustya Febry Andrean (Plt. Kabag Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan)

5. Sugeng Wahyudi (swasta)

6. Andi Susanto (swasta)

Baca juga: Datangkan KPK ke Kaltara, Pjs Gubernur Ajak Perangi Korupsi Melalui Keluarga

Dalam giat ini, lima orang yang menjadi tersangka tertangkap tangan oleh KPK. 

Sementara Sahbirin Noor tidak ikut tertangkap. 

KPK meminta Sahbirin Noor menyerahkan diri.

Sahbirin Noor disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 danlatau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.