Rakor Kondusifitas Pilkada, Pjs Bupati Malinau: Ketidaknetralan Berdampak Diskriminasi Pelayanan

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Rapat koordinasi l pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lintas instansi di Malinau 2024 bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memaparkan sejumlah isu sentral, Rabu (16/10/2024).

Rakoor pemaparan jelang Pilkada bersama Pjs Gubernur Kaltara, Togap Simangunsong menyajikan gambaran keamanan daerah jelang puncak suksesi.

Pjs Bupati Malinau, Polymaart Sijabat memamparkan beberapa upaya telah dilakukan pemerintah kabupaten untuk menjaga kondusifitas.

Hanya beberapa hal yang perlu diantisipasi adalah beberapa jenis pelanggaran yang rawan, diantaranya netralitas ASN.

Baca juga: Cek Persiapan Pengamanan Pilkada 2024, Kapolda Kaltara Irjen Pol Harry Kunjungan ke Nunukan 

"ASN harus memegang teguh prinsip netralitas. Bukan hanya sebagai aturan formal tapi juga  sebagai cermin keadilan dan profesionalisme kita," ungkapnya, Rabu (16/10/2024).

Isu netralitas tak hanya soal pilihan, namun juga berkaitan erat dengan tanggungjawab ASN sebagau abdi negara termasuk kondusifitas pelayanan.

Polymaart Sijabat mengatakan pelanggaran netralitas bahkan dampak berdampak terhadap diskriminasi pelayanan dan kesenjangan.

"Ketidaknetralan ASN dapat berdampak negatif, termasuk diskriminasi pelayanan dan kesenjangan dalam lingkup ASN. Bahkan konflik kepentingan dan penurunan profesionalisme kita," katanya.

Secara umum, Pjs Bupati menyampaikan gambaran kepada Pjs Gubernur Kaltara terkait gambaran kondusifitas daerah.

Baca juga: KPU Libatkan 7 Orang Tim Perumus Debat Publik Paslon di Pilkada Bulungan, Digelar 23 Oktober 2024 

h berupaya memberikan hibah anggaran yang cukup kepada aparat keamanan pada Pilkada 2024 di Malinau.

(*)

Penulis : Mohammad Supri