Pertama di Kalimantan, Terowongan Samarinda Sepanjang 90 Meter Tembus, Wali Kota Andi Harun Puas

Jalur keseluruhan yang membentang dari Jalan Sultan Alimuddin hingga Jalan Kakap memiliki panjang sekitar 700 meter.

Rezky Samudra Aprilyan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek ini, menargetkan penyelesaian seluruh konstruksi pada April 2025.

Baca juga: Viral di Medsos, Perempuan Asal Samarinda Cegat Jokowi, Ombeh Mengadu Ganti Rugi Lahan Tol Balsam

“Penembusan Terowongan dilakukan hingga benar-benar terbuka dari sisi inlet dan outlet.

Saat ini, kedua sisi hampir terhubung, dengan sisa penggalian sekitar lima meter.

Setelah breakthrough selesai, kami akan fokus pada tahap finishing,” jelasnya hari ini, Jumat (27/12).

Rezky memastikan bahwa pembangunan terowongan ini dirancang dengan standar keamanan tinggi.

Proses konstruksi dimulai dengan penggalian, pemasangan steel ribs (baja pelindung), penyemprotan beton setebal 20 cm, dan pemasangan tulangan baja pada segmen-segmen tertentu, terutama di titik-titik rawan seperti zona sesar atau retakan batuan.  

Untuk meningkatkan keamanan, penguatan tambahan berupa pemasangan angkur pada area rawan telah dilakukan.

Metode grouting juga diterapkan untuk mengisi celah dan mencegah kebocoran air.

“Kami memastikan desain ini dilengkapi dengan sistem drainase yang baik, termasuk pemasangan membran untuk mengalirkan air ke saluran yang sesuai,” ujar Rezky.  

Terowongan ini juga dilengkapi fasilitas darurat, seperti jetfan untuk memastikan sirkulasi udara dalam ruang terbatas, khususnya dalam kondisi darurat.

Fungsi jetfan sebagai blower akan mengeluarkan udara dari dalam Terowongan.

Selain itu, hydrant yang terhubung ke luar juga akan dipasang untuk menangani potensi insiden.

“Langkah mitigasi risiko telah disiapkan sejak awal, melibatkan tim perencana dan pelaksana yang berpengalaman,” tambah Rezky.  

Untuk memastikan kelayakan operasional, pihak proyek telah mengajukan rekomendasi kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).

Hingga kini, dua hingga tiga kali sidang telah dilakukan untuk membahas aspek teknis.

“Perlu dicatat, KKJTJ memberikan rekomendasi terhadap kelayakan fungsi operasional, bukan persetujuan desain.

Sidang berikutnya dijadwalkan pada Januari 2025 untuk evaluasi kelayakan akhir,” ujar Rezky.   (snw)  

Baca berita terkini Tribun Kaltara di Google News