Kunjungi MPP di Bulungan, Gubernur Kaltara Pastikan Tiada Pungli: Jaringan Internet jadi Kendala

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), H Zainal Arifin Paliwang, melakukan peninjauan secara mendadak ke Mal Pelayanan Publik  di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Bulungan di Jl Kolonel Soetadji Tanjung Selor, Selasa (22/01/2025).

Turut mendampingi orang nomor satu di Kalimantan Utara ( Kaltara ) ini, Kepala DPMPTSP Kaltara, Ferry Ferdinand Bohoh dan sejumlah staf.

“Saya ingin menyaksikan bagaimana proses pelayanan satu pintu di sini (MPP Bulungan). Saya juga ingin melihat kecepatan dalam pemberian pelayanan di tempat ini,” kata Zainal Arifin Paliwang di sela-sela kunjungan.

Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang mengelilingi satu-persatu konter pelayanan yang ada di MPP yang tak jauh dari kantornya itu. Gubernur Kaltara melihat langsung proses perizinan yang sedang berlangsung. 

Baca juga: Plt Sekda Tana Tidung Idham Nur Resmikan MPP, Komitmen Beri Pelayaan Maksimal ke Masyarakat 

Dalam kesempatan itu, Gubernur menemukan penghambat yang membuat proses terlambat yakni jaringan internet. 

Ia memperkirakan jika jaringan lancar, pelayanan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat dikerjakan 10 hingga 14 menit, sehingga harapannya dapat memecahkan rekor muri seperti Kabupaten Subang, Jawa Barat.

“Subang itu 16 menit. Sudah mendapat rekor muri. Kalau kita bisa 10 sampai 14 menit berarti rekor itu bisa kita pecahkan,” ungkapnya.

Ia berharap DPMPTSP Bulungan dan bekerja sama dengan pihak terkait dalam hal untuk mempercepat pelayanan.

“Mudah-mudahan di sini bisa bekerja sama dengan pihak Telkom supaya jaringan bagus, sehingga pelayan ke masyarakat yang membutuhkan izin di tempat ini dapat dilayani dengan cepat,” harapnya.

Gubernur menegaskan, agar jangan sampai ada pungutan liar (pungli) di MPP.

Karena pelayanan ini sudah melalui sistem dan transaksi pembayaran dilakukan di bank.

“Jadi dengan pelayanan cepat ini jangan dikotori dengan adanya pungli-pungli. Penerimaan uang yang tidak sesuai dengan aturan supaya itu dihindari. Sehingga pelayanan public di MPP benar-benar bersih dari penerimaan yang di luar ketentuan yang ada,” ingatnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Bulungan Jahrah, mengaku senang karena dikunjungi Gubernur Kaltara untuk pertama kalinya.

Menurut dia, ini adalah tanda komitmen dari Gubernur meningkatkan kinerja pelayanan publik terutama untuk pelayanan yang sifatnya berizinan karena ini merupakan salah satu seruan dari pemerintah pusat untuk percepatan.

Terkait gangguan pada jaringan, ia mengungkapkan hambatan di sistem biasanya pada jaringan, dan sistem ini sudah diatur Standar Operasional Prosedurnya (SOP).