Sistem Zonasi di PPDB SD dan SMP akan Dihapuskan, Begini Respon Ketua DPRD Bulungan Riyanto

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN – Wacana penghapusan sistem zonasi dalam Pendaftaran Penerimaan Didik Baru (PPDB) oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendasmen) curi perhatian Ketua DPRD Bulungan, Riyanto.
 
Meskipun kebijakan ini menjadi kewenangan Kemendasmen, Riyanto mengaku hal ini akan menuai pro dan kontra. Pasalnya dalam pelaksanaan PPPDB sistem zonasi ini pasti memiliki plus dan minus.
 
Pelaksanaan PPDB  sistem zonasi ini sebelumnya diberlakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal (alamat) dengan sekolah.
 
“Perihal sistem zonasi kalau sepengetahuan saya itu bertujuan untuk mengakomodir jarak domisili siswa dengan sekolah yang dituju,” kata Riyanto, Rabu (5/2/2025).

Baca juga: Benarkah Istilah Zonasi PPDB Dihapus? Begini Penjelasan Disdik Tarakan Ikut Pertemuan di Jakarta

Dalam hal ini poin plusnya adalah siswa dengan domisili terdekat dapat terakomodir sedangkan untuk poin minusnya adalah siswa yang dikatakan berada diluar jalur sistem zonasi tidak terakomodir.
 
Oleh karena itu, pihaknya menyarankan agar asumsi tentang keberadaan sekolah pilihan semestinya ditiadakan. Meskipun seringkali hal ini menjadi dorongan keluarga dalam pemilihan sekolah bagi anak-anaknya.
 
“Nah inilah yang menjadi nilai bagus dan kurang bagusnya,” ucapnya.
 
Akan tetapi setelah adanya kebijakan penghapusan zonasi, pihaknya melihat tentu mesti ada aturan mainnya. Karena ini berkaitan dengan antusiasme siswa dengan kebutuhan rombongan belajar atau kapasitas tiap sekolah.

“Kalau dari pandangan saya, semuanya baik. Penerapan zonasi itu baik, tanpa zonasi juga baik, tanpa zonasi itu semua memiliki peluang akan tetapi mungkin akan menerapkan kriteria tersendiri yang diterapkan oleh tiap satuan pendidikan,” ujarnya.

Termasuk jalur prestasi, dan lain sebagainya. Tiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat sudah selayak dan sepatutnya untuk dijalankan di daerah.

“Soal kebijakan dari pusat,kita minta eksekutif untuk mendukung setiap program tersebut,” tandasnya.
 
(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu Nuryana