Kepala Bappeda KTT Ungkap DBH Sawit Masih Dibagi dengan Nunukan, Harap Keputusan Baru Dongkrak APBD

"Yang jelas itu nanti adalah hasil dari kesepakatan, karena itu kita kan sesuaikan dengan program pemberdayaan masyarakat dari mereka," tambahnya.

Terkait penyusunan RKPD, Saharin menegaskan bahwa tidak ada perubahan dalam proses Musrenbang.

Menurutnya, seluruh tahapan tetap dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

"Jadi tidak ada perubahan terkait proses penyusunan Musrenbang, karena aturannya masih tetap sama. Jadi regulasinya masih sama. Kita dalam menyusun RKPD itu aturannya ada, kita mulai dari Musrenbang desa, kecamatan," ujar Saharin.

Ia juga menekankan bahwa arah pembangunan tetap mengacu pada visi Bupati Tana Tidung, yaitu “Berdaya Saing, Adil, dan Sejahtera.”

"Kalau potensi yang jelas, kalau kita melihat visi Bupati Tana Tidung ini ‘berdaya saing, adil, dan sejahtera’, artinya begini, untuk menunjukkan rasa adil itu kita topang dengan pilar tata kelola. Artinya jika tata kelola pemerintahannya bagus, pasti pemerintahannya adil. Nah itu nanti berujung di rasa aman," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pilar ekonomi dan sumber daya manusia (SDM) juga berperan penting dalam mencapai kesejahteraan dan daya saing masyarakat.

"Kemudian di pilar ekonomi itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian di pilar SDM itu kita bisa memunculkan daya saing di masyarakat," jelasnya.

Di akhir, Saharin menyampaikan bahwa semua usulan dari Musrenbang akan difilter dan disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku, serta kemampuan keuangan daerah.

Baca juga: Bappeda dan Litbang Tana Tidung Gelar Rakor dengan 9 OPD, Dorong Percepatan Penggunaan DBH DR 

"Karena ini merupakan proses terakhir, kita berharap ada masukan dan saran dari teman-teman. Tentu yang menjadi kebutuhan masyarakat akan kita coba masukkan. Tapi itu juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," katanya.

Ia menyebut tahun ini Pemkab Tana Tidung juga terdampak rasionalisasi anggaran oleh pemerintah pusat.

"Kita tahu juga kan, tahun ini kita juga dapat rasionalisasi langsung dari Kementerian Keuangan, sejumlah kurang lebih Rp 83 miliar," pungkasnya.

(*)

Penulis : Rismayanti