Wali Kota Tarakan akan Tindak Lanjuti Rekomendasi DPRD atas LKPJ Anggaran 2024, Dilakukan Bertahap

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Pemkot Tarakan akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan DPRD Tarakan atas laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tarakan tahun anggaran 2024, Selasa (22/4/2025) malam di Kantor DPRD Tarakan. 

"Saya tegsskan seluruh rekomendasi DPRD Tarakan akan kami tindaklanjuti secara bertahap dan konsisten. Saya instruksikan seluruh jajaran perangkat daerah agar segera menyusun rencana aksi dan langkah konkret untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi baik dalam bentuk perbaikan manajerial, pelaporan maupun implementasi program ke depan," ungkap Wali Kota Tarakan Khairul.

Khairul tidak lupa memberikan apresiasi atas yang telah dijalankan DPRD Tarakan sebagai fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pembahasan LKPJ Wali Kota Tarakan tahun anggaran 2024.

Tentunya rekomendasi dari DPRD Tarakan ini sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional DPRD dan sekaligus wujud sinergitas serta kemitraan antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Kota Tarakan yang lebih maju dan sejahtera.

Baca juga: Optimalisasi PAD, Salah Satu Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ  Wali Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024

"Kami memahami bahwa proses pembahasan LKPJ ini telah dilakukan komperhensif oleh DPRD, melalui rapat internal, kunjungan lapangan dan dialog bersama perangkat daerah," ucapnya.

Hal ini menunjukkan keseriusan dan kepedulian DPRD Tarakan terhadap arah pembangunan dan tata kelola  Pemkot Tarakan. Untuk rekomendasi yang disampaikan DPRD Tarakan  baik berupa catatan strategis maupun usulan teknis, akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi pihak Pemkot Tarakan. Tentunya dalam hal melakukan perbaikan kebijakan, penyempurnaan program serta peningkatan layanan publik.

Ia merefleksi lagi catatan strategis tahun 2024, Pertama  peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Tarakan terus menunjukkan tren positif. Kedua, pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap terjaga di tengah dinamika nasional dan global. 

Ketiga, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan.Termasuk pengembangan layanan digital di bidang administrasi publik. Keempat, infrastruktur perkotaan. Seperti peningkaran jaringan jalan lingkungan, pengelolaan air bersih dan penanganan banjir.

Kelima, kebijakan reformasi birokrasi. Termaduk peningkatan kualitas pelayanan di Mal Pelayanan Publik.

Pihaknya menyadari masih terdapat sejumlsh kekurangan dan tantangan yang harus dibenahi bersama seperti peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi PAD serta pemerataan pembangunan antar wilayah.

(*)

Penulis: Andi Pausiah