Masih Ada Dikelola Swasta, Pemprov Kaltara Bakal Upayakan Pengembangan Objek Wisata Potensial  

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara terus berupaya dalam pengembangan sektor wisata di Kalimantan Utara (Kaltara). Pasalnya dari belasan objek wisata potensial di Kaltara baik di kabupaten dan kota sebagian masih dikelola oleh swasta bukan pemerintah.
 
Inilah yang kemudian menjadi tantangan Pemprov Kaltara dalam keterlibatannya untuk mengembangkan potensi wisata yang ada. Sebab pembagian hasil yang kemudian belum menemukan titik kesepakatan.
 
Diantaranya yakni seperti Wisata Alam Karai di KM 16 dan KM 18, Tanah Kuning, Mangkupadi dan sekitarnya yang berada di Bulungan yang menjadi beberapa destinasi favorit masyarakat di Kaltara dan sering dikunjungi.
 
Sejumlah wisata di Bulungan yang sering didatangi oleh wisatawan lokal yakni di Karai. Sebab, akses yang dekat dengan perkotaan dan pemukiman warga menjadi daya tarik tersendiri sehingga sering dikunjungi.

Baca juga: Wisata Pemandian Desa Gunung Seriang Tanjung Selor Jadi Tempat Rekreasi di Bulungan, Masuk Gratis

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ari Rifaldi menyampaikan bahwa sebagian objek wisata masih memiliki akses yang sulit. Oleh karena itu, perlu dorongan dari pemerintah untuk melakukan perbaikan.
 
Sementara itu, pariwisata air terjun di KM 18 sendiri terbilang banyak diminati, akan tetapi akses jalan masuk dengan melewati jalan rusak sering menjadi kendala. Kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta pengelola pariwisata ini masih tengah dikaji regulasinya.
 
“Kalau di Wisata Alam Karai itu karena aksesnya dekat dan airnya berlimpah. Sedangkan untuk Kilometer (KM) 18 ini menarik tetapi akses masuknya yang masih susah,” jelasnya.
 
Sementara di Kabupaten Tana Tidung salah satunya wisata air terjun Gunung Rian, di Malinau ada Semolon serta Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM).

Ari juga menyampaikan bahwa untuk Provinsi secara umum tidak memiliki wilayah karena pengembangan objek wisata diserahkan kepada masing-masing daerah Kabupaten dan Kota.

“Kita lagi godok, tahun kemarin baru selesai Ripardanya dan tengah dibahas di kementerian yang kemudian nanti diserahkan ke daerah untuk disahkan,” tandasnya
 
(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu Nuryana