Bupati Nunukan Asmin Laura Beber Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang Terbilang Susah

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Bupati Nunukan Asmin Laura beber Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Kabupaten Nunukan terbilang susah.

Hal itu disampaikan oleh Bupati 2 periode itu seusai menyerahkan bantuan siswa kegiatan SPM untuk jenjang pendidikan TK, PAUD, SD, SMP, dan Kesetaraan di Kantor Bupati Nunukan, Senin (11/01/2021), pagi.

Adapun bantuan yang diserahkan secara simbolis oleh Bupati Nunukan kepada masing-masing peserta didik yakni berupa perlengkapan belajar dan tas sekolah.

Baca juga: Satpol PP dan Damkar Malinau Banjir Peminat, Pendaftar Pegawai Non PNS Tembus 700 Orang

Baca juga: HUT ke 48, DPC PDI Perjuangan Nunukan Bagikan 48 Tumpeng ke Sesepuh Partai dan 3 Panti Asuhan

Baca juga: Sistem Informasi Terbaik, Pengadilan Negeri Tanjung Selor Raih Peringkat Satu Tingkat Nasional

Asmin Laura mengatakan, Pemerintah Kabupaten Nunukan mendapat tugas mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar untuk jenjang pendidikan TK, PAUD, SD, SMP, dan Kesetaraan. Sementara jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

"Jenis pelayanan dasar yang harus ditangani oleh pemerintah meliputi perlengkapan dasar untuk para peserta didik. Seperti buku dan alat tulis, buku pelajaran. Selain itu juga mengatur pemenuhan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah-sekolah," kata Asmin Laura kepada TribunKaltara.com, Senin (11/01/2021), pukul 13.00 Wita.

Bahkan, menurut Asmin Laura para peserta didik yang orang tuanya tergolong tidak mampu, maka pihaknya siap membantu memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

"Sekolah yang kebutuhan pelayanan dasarnya terpenuhi secara baik maka memiliki angka SPM yang tinggi. Itu yang menjadi indikator bagi kualitas pembelajaran di sekolah," ucapnya.

Kendati begitu, Asmin Laura mengaku, pemenuhan SPM bidang pendidikan di wilayah perbatasan terbilang susah.

Lantaran , kondisi demografis penduduk, yang mana sebagian masyarakat memiliki kondisi ekonomi kurang mampu sehingga berdampak pada kebutuhan sekolah anak.

Tak hanya itu, letak geografis yang sulit juga membuat penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan belum merata di masing-masing sekolah.

"Ini masalah sekaligus tantangan bagi kita yang berada di wilayah perbatasan. Sebagian besar pendidik dan tenaga kependidikan masih menumpuk di sekolah yang berada di Ibukota Kabupaten atau Kecamatan. Jadi sekolah yang berada di daerah terpencil mengalami kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan," ujarnya.

Terhadap persoalan itu, Asmin Laura menyampaikan komitmennya untuk melakukan berbagai upaya mengatasi sejumlah masalah pendidikan yang ada di wilayah perbatasan RI-Malaysia.

"Kami juga akan terus meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan seperti menambah atau memperbaiki gedung sekolah, ruang laboratorium, dan sarana penunjang lainnya. Tentu semua itu harus melihat kemampuan keuangan daerah kita," tuturnya.

Baca juga: Tersangka Bareng Gisel, MYD Beber Pengakuan Mengejutkan, Tak Lagi Berkomunikasi dengan Pacar Wijin?

Baca juga: Ketua PN Tanjung Selor Benny Sudarsono Beber Alasan Belum Terbentuknya Pengadilan Tipikor dan PHI

Baca juga: Tiap Penerima Dijatah 2 Dosis Vaksin Corona, Ini Penjelasan Kadinkes P2KB Malinau John F Rundupadang

Sudah Usulkan P3K Formasi Guru

Pada kesempatan yang sama, Asmin Laura sempat menyinggung kesejahteraan para pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Nunukan.