Pilkada Malinau

Persiapan Sidang Sengketa Pilkada Malinau, Berikut Langkah-langkah Persiapan Komisioner KPU

Penulis: Mohamad Supri
Editor: M Purnomo Susanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

KPU Malinau saat menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Pilkada serentak 2020 di Gedung Organisasi Wanita, Jalan pusat pemerintahan, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. (TribunKaltara.com/Mohammad Supri)

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Persiapan sidang sengketa Pilkada Pilbup Malinau, ini langkah-langkah persiapan Komisioner KPU.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerbitkan akta registrasi perkara konstitusi terkait gugatan sengketa Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Malinau.

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau nomor urut 2, Jhonny Laing Impang - Muhrim sebelumnya telah mengajukan gugatan terkait penetapan hasil rapat pleno Pilbup Malinau.

Baca juga: Refocusing Anggaran Rp 470 Miliar, Satker Kementerian & Lembaga di Kaltara Diminta Hemat 10 Persen

Baca juga: Ivan Gunawan Ceritakan Survive di Tengah Pandemi Covid-19, Dari Jual Peyek Hingga Coffee Shop

Baca juga: Jelang Uji Kelayakan & Kepatutan Listyo Sigit di DPR, Jebolan Terbaik Akpol Turun Tangan, Siapa Dia?

Berdasarkkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi, Permohonan Jhonny-Muhrim telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik (e-BRPK).

Anggota KPU Malinau, Divisi Hukum, Pengawasan dan Organisasi, Bambang Rubiyanto mengatakan pihaknya telah menerima informasi kelanjutan gugatan tersebut.

"KPU Malinau sudah terima informasinya, langkah selanjutnya persiapan sidang. Berkas-berkasnya kami sudah siapkan," ujar Bambang Rubiyanto kepada TribunKaltara.com, Selasa (19/1/2021).

Menurut Bambang Rubiyanto, sejak awal permohonan tersebut diajukan, pihaknya telah mempersiapkan hal yang dibutuhkan di tahap persidangan.

KPU Malinau telah mendiskusikan dan mempelajari bersama tim kuasa hukum yang telah ditunjuk untuk menghadapi gugatan tersebut.

"Sudah kita diskusikan bersama Komisioner dan Tim Kuasa Hukum. Untuk sanggahannya, mohon maaf belum bisa kita sampaikan. Kita tunggu saja sidangnya," katanya.

Menurut Bambang Rubiyanto, pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisioner KPU Kalimantan Utara mengenai pertimbangan dan isi sanggahan gugatan yang diajukan.

Halaman
12