Berita Tarakan Terkini

RSUD dr H Jusuf SK Beber Kronologi Keluhan Kemoterapi, Benarkan Ada Dokter PNS tak Layani Pasien

Penulis: Andi Pausiah
Editor: M Purnomo Susanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Bangunan RSUD dr H Jusuf SK. TRIBUNKALTARA.COM/ANDI PAUSIAH

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Buntut dari keluhan pasien kemoterapi di RSUD dr H Jusuf SK, didapati fakta bahwa ada satu dokter yang melayani kemoterapi tidak bekerja secara purna waktu atau full time di RSUD dr H Jusuf SK.

Padahal dokter bersangkutan seharusnya melaksanakan tugasnya melayani pasien di RSUD dr H Jusuf SK.

Pihak RSUD dr H Jusuf SK yang dikonfirmasi media siang tadi menjelaskan detail kondisi yang terjadi.

Dikatakan Plt Direktur RSUD dr H Jusuf SK, bahwa saat ini RSUD sebenarnya memiliki Dokter Spesialis Bedah Onkologi.

Baca juga: Begini Tanggapan Ombudsman RI Perwakilan Kaltara, Pasien Kemoterapi Tidak Dilayani di RSUD Jusuf SK

Plt Direktur RSUD dr.H.Jusuf SK, Dokter Budi Aziz B. TRIBUNKALTARA.COM/ANDI PAUSIAH (TRIBUNKALTARA.COM / ANDI PAUSIAH)

Mengutip Wikipedia, bedah onkologi merupakan cabang bedah yang khusus menangani kasus kanker atau tumor ganas.

Dokter Spesialis Bedah Onkologi memiliki keahlian dalam mengenali dan menangani berbagai jenis kanker pada berbagai organ tubuh seperti payudara, paru-paru, usus, hati, pankreas, kandung kemih, dan lain-lain.

Hanya saja dokter bersangkutan dipinjam oleh Rumah Sakit di Jakarta.

Seharusnya yang bersangkutan seharusnya bertugas di RSUD dr H Jusuf SK. Pihaknya juga sudah memanggil yang bersangkutan.

“Dulu kan memang belum ada pelayanan kemoterapi. Tahun lalu sudah mulai. Kemudian sempat dipinjam di Bogor. Dan saat itu di Bogor sudah selesai. Kami panggil kembali untuk melaksanakan tugas kemoterapi di sini. Tapi ternyata dipinjam lagi oleh rumah sakit kemarin yang meminta adalah Rumah Sakit Fatmawati Jakarta,” terangnya.

Kemudian ia melanjutkan, pihaknya sempat melakukan zoom dengan Kemenkes di BPSDM.

Dan pihaknya saat itu tegas menolak untuk dipinjam di Rumah Sakit Fatmawati.

Karena program nasional kanker dari Kemenkes.

“Kami diberi alat, kami diberi program, tapi SDM-nya diambil. Kami mau jalankan di sini bagaimana kalau tidak bisa. RS Fatmawati di bawah Kemenkes. Cuma kami kan tidak bisa juga menahan, apalagi keluarga dokternya di Jakarta. Itu yang jadi kendala kami, harusnya kan seperti itu,” ujarnya.

Karena lanjutnya memang kondisi dokter di Kaltara dan di Jawa berbeda.

Untuk mencari tenaga dokter itu sulit lanjutnya. Jika di Jogja atau Semarang dimungkinkan bisa saling meminjam.

Halaman
1234

Berita Terkini