Berita Kaltara Terkini

BPPD Kaltara Soroti Pembangunan PLBN, Ingatkan Pentingnya Akses dan Kesejahteraan Warga Perbatasan

Kepala BPPD Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi menyoroti pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah perbatasan.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
TribunKaltara.com / Desi Kartika Ayu Nuryana
SOROTI PERBATASAN – Ilustrasi, kondisi PLBN Long Nawang Kabupaten Nunukan saat dilakukan peninjauan oleh jajaran Forkopimda Kaltara bersama Gubernur Kaltara pada bulan April 2025 lalu (TribunKaltara.com / Desi Kartika Ayu Nuryana) 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kalimantan Utara ( Kaltara ), Ferdy Manurun Tanduklangi menyoroti pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah perbatasan.
 
Ferdy Manurun Tanduklangi menekankan tentang kebermanfaatan dari pembangunan PLBN dengan anggaran ratusan miliar  bagi masyarakat daerah perbatasan.
 
“Sempat saya protes di pusat itu, karena membangun PLBN karena orang keluar Negeri untuk membeli semen ke Malaysia. Padahal di Malaysia itu juga bukan kota, hanya desa. Tapi karena akses ke Malinau atau Bulungan sulit, warga lebih memilih ke Malaysia,” kata Ferdy Manurun Tanduklangi, Minggu (31/8/2025).
 
Oleh sebab itu, pihaknya menilai bahwa yang paling penting saat ini adalah membangun akses dan konektivitas antar wilayah di Kaltara, utamanya di wilayah perbatasan.

Baca juga: Banggar DPRD Nunukan Beri Catatan ke Pemkab PLBN Sebatik Mangkrak, Guru dan Nakes Minim di Pedalaman

Meski demikian ia berharap agar pembangunan PLBN yang sudah ada ini dapat menjadi episentrum aktivitas masyarakat, bukan sekadar gedung mewah tanpa fungsi.
 
“Jangan sampai PLBN ini hanya jadi seperti villa di dalam rumah. Sayang sekali Rp 250 miliar hanya untuk satu bangunan PLBN, tapi tidak berfungsi optimal,” ujarnya.
 
Ferdi juga menyebutkan, dari tiga PLBN yang dibangun di Kaltara hingga saat ini hanya PLBN Sebatik yang dinilai benar-benar efektif difungsikan.
 
“Harapan kita, ke depan pembangunan PLBN benar-benar berorientasi pada kesejahteraan warga perbatasan. Karena masyarakat sejahtera adalah kunci utama pertahanan negara,” sebutnya.
 
Kemudian berkenaan masalah pertahanan dan keamanan wilayah, kata Ferdy seyogyanya tidak terlepas dari aspek kesejahteraan masyarakat.
 
Dalam hal ini, ketika pemenuhan kebutuhan dasar warga belum terpenuhi, potensi pelanggaran hukum seperti penyelundupan barang ilegal akan tetap terjadi di wilayah perbatasan.
 
“Tidak ada pertahanan yang kuat hanya mengandalkan pagar betis, paling bertahan satu bulan. Tapi kalau masyarakat lapar, mereka pasti berani menyelundupkan barang,”ungkapnya.

Baca juga: Perlintasan di PLBN Labang Nunukan Naik 290 Persen, Didominasi WNI untuk Kunjungan Keluarga

Oleh sebab itu, pihaknya lebih mendorong agar negara hadir dan lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat perbatasan agar tindak kejahatan dapat ditekan.
 
“Masalah  pertahanan dan keamanan ini harus berbanding lurus dengan kesejahteraan. Kalau hanya pagar betis satu bulan juga sudah rusak,” tandasnya.
 
(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu Nuryana

Sumber: Tribun Kaltara
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved