Berita Malinau Terkini

DPRD Malinau Desak Perbaikan Infrastruktur Telekomunikasi, Jaringan Internet Rawan Lumpuh

Komisi II DPRD Malinau soroti gangguan internet akibat infrastruktur tunggal, dorong solusi jangka panjang.

Penulis: Mohamad Supri | Editor: Cornel Dimas Satrio
TribunKaltara.com/Mohamad Supri
SOROTI GANGGUAN INTERNET - Komisi II DPRD Malinau bersama penyedia jasa telekomunikasi membahas gangguan jaringan. Infrastruktur tunggal jadi penyebab jaringan internet rawan lumpuh. (TribunKaltara.com/Mohamad Supri) 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Komisi II DPRD Malinau mencatat sejumlah penyebab kendala gangguan internet di wilayah Malinau, Kalimantan Utara disebabkan ketergantungan pada infrastruktur tunggal. Kondisi tersebut membuat layanan komunikasi rawan lumpuh.

Ketua Komisi II DPRD Malinau, Dessy Puspitasari Sinaga, menyampaikan sejumlah catatan berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dengan penyedia jasa telekomunikasi di Malinau.

Hasil dari sejumlah temuan Komisi yang membidangi ekonomi daerah ini menggarisbawahi infrastruktur jaringan di Malinau yang masih bergantung pada satu jalur kabel.

"Memang satu-satunya saluran menuju Malinau hanya ada satu, penyedia sebutnya backbone. Kalau satu rusak, yang lain juga ikut rusak," ungkap Dessy saat ditemui di DPRD Malinau, Kamis (11/9/2025).

Ketergantungan ini membuat masyarakat tidak memiliki pilihan lain ketika terjadi kerusakan. Bahkan gangguan kecil sekalipun bisa berdampak luas ke seluruh pelanggan di Malinau.

Ketua Komisi II DPRD Malinau, Dessy Puspitasari Sinaga 110925
SOROTI GANGGUAN INTERNET - Ketua Komisi II DPRD Malinau, Dessy Puspitasari Sinaga saat ditemui di Kantor DPRD Malinau, Kamis (11/9/2025). Komisi II telah menghimpun sejumlah sebab gangguan jaringan internet di Malinau, Kalimantan Utara. (TribunKaltara.com/Mohamad Supri)

Dalam RDP, pihak Telkomsel menjelaskan berbagai faktor penyebab gangguan jaringan. Di antaranya kerusakan jaringan kabel yang membentang ke wilayah Malinau dari Bulungan.

DPRD menilai penjelasan tersebut penting agar masyarakat mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Transparansi informasi dianggap kunci agar pelanggan memahami penyebab gangguan.

Sementara ini, langkah yang dilakukan Pemkab Malinau dan penyedia layanan hanya terbatas pada ruang lingkup penanganan di Malinau.

"Diskominfo Malinau telah membentuk grup komunikasi khusus dengan pihak operator. Grup ini berfungsi sebagai kanal cepat untuk melaporkan gangguan yang terjadi," ungkapnya.

Meski begitu, DPRD tetap mendorong adanya solusi jangka panjang. Infrastruktur alternatif dinilai perlu agar Malinau tidak selamanya bergantung pada satu jalur kabel.

"Kita berharap ke depan ada antisipasi, supaya masyarakat tidak selalu terdampak ketika ada satu titik rusak," ujar Dessy.

(*)

Penulis: Mohammad Supri

Sumber: Tribun Kaltara
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved