Belanja Daerah Malinau Kaltara 2026 Utamakan Efisiensi dan Pelayanan Publik: Terutama Tingkat Dasar

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU – Pemerintah Kabupaten Malinau menekankan efisiensi dan penguatan pelayanan publik dalam rencana belanja daerah 2026, Rabu (17/9/2025).

Sejumlah fraksi DPRD Malinau menilai belanja daerah harus memberi dampak nyata bagi masyarakat. Efisiensi anggaran dianggap kunci agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Juru bicara Fraksi Demokrat, Halim Pratama, menyampaikan agar program tidak hanya seremonial, melainkan menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Belanja daerah harus diarahkan pada kegiatan yang langsung bermanfaat, terutama peningkatan pelayanan dasar,” ujar Halim Pratama.

Baca juga: Arah APBD 2026 Malinau Kaltara Dibahas, Wabup: Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Prioritas

Senada, Yulius Ruruk Pasiakan dari Fraksi Perjuangan Rakyat (FPR) menekankan agar alokasi belanja memperhatikan sektor prioritas yang menyentuh kehidupan warga.

“Kami mendorong agar pemerintah daerah menata kembali anggaran agar efisien, sehingga hasilnya benar-benar dirasakan,” ucap Yulius.

Dukungan serupa juga datang dari Jamaluddin, juru bicara Fraksi Nasdem, Perindo, PPP dan PKB (NP3) yang menyebut efisiensi akan membuka ruang lebih besar untuk pembiayaan sektor publik.

“Efisiensi bukan hanya soal penghematan, tapi memastikan setiap rupiah memberi manfaat,” kata Jamaluddin.

Poin utama dari penyampaian fraksi-fraksi adalah dorongan agar belanja daerah tidak terjebak pada proyek seremonial, melainkan fokus pada layanan masyarakat.

Baca juga: Bupati Malinau Serahkan Pengantar Raperda APBD 2026, Antisipasi Efisiensi Transfer ke Daerah

Efisiensi dipandang penting agar pemerintah daerah mampu mengantisipasi dinamika fiskal dan menjaga stabilitas pembangunan.

Dengan dorongan ini, belanja daerah Malinau 2026 diharapkan semakin tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.

(*)

Penulis: Mohammad Supri