Mabes Polri Limpahkan Kasus Tambang Ilegal ke Kejari Bulungan, Juliet Akan Disidang di Tanjung Selor

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Kasus penambangan tanpa izin atau tambang ilegal, yang menjerat sang pemilik perusahaan tambang PT Pipit Mutiara Jaya (PMJ), Juliet Kristianto Liu dkk sebagai tersangka, telah memasuki babak baru. 

Proses penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) resmi dilakukan oleh penyidik dari Mabes Polri kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Bulungan pada Rabu (8/10/2025).

Informasi yang diperoleh, rombongan penyidik yang membawa tersangka dari Jakarta tiba di dermaga Tanjung Selor-Salimbatu pasa Selasa (7/10/2025).

Selain Juliet Kristianto Liu. Juga turut dibawa Moh Yusuf, Joko Rusdiono yang sebelumnya ditahan di Mabes Polri beserta barang bukti yang terkait dalam perkara tersebut ke Kejari Bulungan.

Baca juga: Berkas Lengkap, Tahap II Kasus Tambang Ilegal yang Menjerat Juliet Kristianto Liu Masih Mandek

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara, Andi Sugandi saat dikonfirmasi membenarkan adanya penyerahan tahap II tersebut. 

Ia menjelaskan, bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh pihak kejaksaan, sehingga penanganan kasus kini sepenuhnya berada di tangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bulungan.

“Benar, kasus ini telah dilimpahkan dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum di Kejari Bulungan,” ujar Andi pada Rabu (8/10/2025).

Menurutnya, pelimpahan berkas dan tersangka ke Kejari Bulungan dilakukan karena lokasi kejadian (locus delicti) berada di wilayah hukum Kalimantan Utara. 

"Informasi sementara ini, penyerahan Tahap 2 perkara tindak pidana umum dari Penyidik Mabes Polri dengan Kejaksaan Agung. Oleh karena locus tempus delictie berada di wilayah hukum Kaltara, maka digeser ke sini," ujarnya.

Dia menambahkan, persidangan nantinya dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Selor, Bulungan.

Hal ini untuk memudahkan kehadiran saksi-saksi dibpersidangan nantinga.

“Karena locus tempus delicti berada di wilayah hukum Kaltara, maka pelimpahan dilakukan ke sini (Bulungan) agar persidangan di PN Tanjung Selor lebih mudah, terutama untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan nanti,” jelasnya.

Kasus ini sebelumnya menarik perhatian publik nasional, lantaran aktivitas penambangan tanpa izin yang dilakukan di kawasan Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung (KTT), disebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah.

Sebelumnya, PT Pipit Mutiara Jaya telah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp50 miliar sebagai pokok pidana, serta pidana denda tambahan Rp35 miliar sebagai ganti rugi atas kerusakan lingkungan. 

Putusan PN Tanjung Selor dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kaltara.

Majelis Hakim PN Tanjung Selor menyatakan ada kerugian negara dan kejadian penambangan illegal ini diketahui owner PMJ , direktur dan KTT PMJ.

Apabila denda tersebut tidak dibayarkan sesuai ketentuan, jaksa berhak menyita aset perusahaan.

PT Pipit Mutiara Jaya melakukan aktivitas penambangan tanpa izin dan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup di area izin usaha pertambangan (IUP) MBJ dan koridor milik negara di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung (KTT), Kaltara.

Penanganan perkara Juliet Kristianto Liu dkk menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Praktik pertambangan tanpa izin (PETI) ini juga mendapat perhatian khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Baca juga: Tambang Ilegal di Kaltara, PMJ Hadapi Putusan Hakim 28 Juli 2025, Vonis Rp 50 Miliar Menanti

Sebelumnya, Juliet Kristianto Liu menjadi buronan Interpol dan berhasil ditangkap setelah lama dicari atas kasus kejahatan lingkungan hidup.

Ia diamankan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (25/7/2025) dan langsung dibawa ke Bareskrim Polri.

Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari personel NCB Interpol Indonesia (Divhubinter Polri), Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri, serta petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

(*)

Penulis: Edy Nugroho