DPRD Tarakan Kembali Gelar RDP Fasilitasi PT PRI dan Masyarakat, Usulkan Bentuk Tim Appraisal 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN-Usai melakukan kunjungan lapangan ke PT Phoenix Recources International (PT PRI), DPRD Tarakan kembali laksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan, Rabu (29/10/2025).

Dalam RDP membahas terkait dampak penimbunan dan pembuangan limbah berpengaruh terhadap lahan pertanian milik masyarakat RT 1 Kelurahan Karang Harapan, Tarakan Kalimantan Utara.

Wakil Ketua II DPRD Tarakan, Edi Patanan, mengatakan, setelah turun langsung meninjau lahan yang terdampak limbah PT PRI, didapatkan beberapa catatan. Adanya normalisasi dari hulu ke hilir sehingga air bisa mengalir lancar mulai dari hulu ke hilir sampai ke laut.

Di beberapa titik ditemukan ada penutupan parit atau sungai. Lalu ada penyempitan jembatan Drainase yang dulunya lebar sekarang menjadi kecil.

"Kemudian ada beberapa patok yang masih tertancap di dalam sungai. Ini harus dibersihkan sehingga  air bisa mengalir ke laut. Karena air ini dengan adanya masalah yang disampaikan seperti parit ditutup, air tidak mengalir dan meluap ke lahan masyarakat. Tanaman mati semua. Itu dikomplain masyarakat," ungkap Edi Patanan.

Baca juga: PT PRI Mulai Produksi Bubur Kertas, Bahan Baku Pasok dari Hutan Tanaman Industri Tersertifikasi 

Diungkapkan Edi Patanan,  dalam RDP ini DPRD Tarakan memfasilitasi masyarakat dan PT PRI untuk mencarikan solusi bagi kedua belah pihak. Namun dalam pertemuan tidak ada kesepakatan yang diinginkan oleh kedua belah pihak. "Jadi buntu. Tidak ada solusi. Yang kita tawarkan tidak diterima masyarakat," ujarnya. 

Menurut Edi Patanan, kedepannya PT PRI akan melakukan pengembangan investasi. Bahkan ada  wacana membutuhkan lahan dan PT PRI membeli lahan masyarakat. Tapi permasalahnnya, masyarakat mematok harga lahan Rp500 ribu per meter persegi. Dengan adanya ini, PT PRI keberatan dengan harga ditawarkan.

"Makanya kami hadir bersama pemerintah carikan solusinya. Sehingga kita tawarkan jalan tengah, adalah tim appraisal," ujarnya.

Jadi tim appraisal inilah yang nantinya bertugas menilai atau menaksir nilai suatu aset, properti, atau kinerja tim secara objektif.

Sementara itu, diketahui pada 2 Oktober 2025, ternyata ada notulensi rapat yang menghasilkan beberapa poin. Dalam rapat tersebut ada penandatanganan dari Polsek, Babinsa, perusahaan dan perwakilan supir. Ini menjadi pegangan masyarakat.  "Saya tanya ke perusahaan kenapa ditandatangani karena jadi patokan masyarakat," ujar Edi Patanan.

Edi Patanan menambahkan, karena tak ada kesepakatan dalam RDP kemarin, muncul isu masyarakat akan kembali menutup jalan. Pihaknya menanggapi dan memberikan catatan juga kepada pihak masyarakat ada tiga poin. 

Pertama,jalan dilalui masyarakat dan kendaraan PRI membuang limbah adalah tanah masyarakat. 

"Menurut warga, sebelum PT PRI ada, jalan itu sudah ada jadi warga klaim itu jalanan masyarakat. Makanya DPRD Tarakan meminta masyarakat buat surat menjelaskan titik tanah milik warga mana saja," urainya.

Kedua, persoalan harga tanah, karena hanya jubir  kemarin yang berbicara mewakili 32 orang, pihaknya meminta kepada warga membuat surat apakah betul 32 orang sepakat dengan harga Rp500 ribu per meter.

"Ketiga, kami sampaikan ke masyarakat semoga ada solusi. Ketika masih buntu kami sampaikan, dua catatan itu diserahkan ke DPRD Tarakan dan pemerintah.Ktika ada penutupan jalan mereka harus menyurat ke pihak perusahaan dan kepolisian," tukasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah