Dishub Tana Tidung Fokus Tuntaskan Status Lahan Pelabuhan Bebatu

Ringkasan Berita:

• Sertifikasi lahan sedang diproses di BPN untuk mendukung pembangunan Pelabuhan Bebatu, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung.
• Skema pembangunan Pelabuhan Bebatu dirancang minimalis namun fungsional agar segera dimanfaatkan masyarakat.
• Proyek ini didanai penuh APBD Kabupaten Tana Tidung dan ditargetkan rampung akhir 2026 atau awal 2027.

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Pemerintah Kabupaten Tana Tidung melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus memantapkan rencana pembangunan Pelabuhan Bebatu. 

Saat ini, fokus utama adalah menuntaskan status lahan yang menjadi dasar pembangunan Pelabuhan Bebatu di Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara.

Kepala Dishub Tana Tidung, Arief Prasetiawan, mengatakan pembangunan akan dilakukan dengan skema minimalis namun tetap kaya fungsi agar bisa segera dimanfaatkan masyarakat.
 
Selain itu, meskipun lahan Pelabuhan Bebatu sudah menjadi aset Pemkab Tana Tidung, namun secara umum statusnya masih termasuk kawasan hutan produksi.

"Untuk pembangunan Pelabuhan Bebatu mungkin kita lakukan dengan skema yang minimalis karena terkait dengan lahan juga. Lahan di sisi 60 meter itu sudah HPL dan saat ini sedang proses sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN)," ujar Arief kepada TribunKaltara.com, Kamis (30/10/2025).

Baca juga: Dishub Tana Tidung dan BPKP Kaltara Kaji Pengoperasian Pelabuhan Bebatu, Pemkab KTT Harapkan ini

Ia menjelaskan, lahan yang kini digunakan untuk pembangunan pelabuhan awalnya merupakan hibah penguasaan dari masyarakat, bukan hibah kepemilikan, karena status awalnya masih milik PT Adindo yang berada di kawasan hutan produksi.

"Lahan sebenarnya kita dapat hibah dari masyarakat, tapi itu hanya hibah penguasaan, bukan kepemilikan. Karena waktu itu lahannya masih milik PT Adindo, jadi masih hutan produksi," jelasnya.

Namun, setelah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Nomor 561 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara, sebagian lahan seluas sekitar tiga hektare kini sudah berstatus putih dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

"Pasca ada SK 561 RTRW Provinsi, sepanjang yang tiga hektare itu sudah putih. Jadi dari sisi dermaga sampai menuju ke Polres itu sudah HPL," kata Arief.

Saat ini, prioritas Dishub Tana Tidung adalah mempercepat sertifikasi lahan tersebut ke BPN. 

Nantinya pembangunan pelabuhan ini akan sejalan dengan proyek yang dilakukan Dinas PUPR Perkim terkait rencana akses jalan di Desa Bebatu.

"Kami fokus ke area yang tiga hektare ini dulu. Sisi dermaga yang sekarang sampai jalan menuju Polres sudah kami ajukan ke BPN untuk sertifikasi. Ini beriringan, PU bangun jalan, kami Dishub bangun pelabuhan. Kalau PU sudah selesai bangun jalannya, kami juga bisa langsung selesaikan pelabuhannya supaya lebih optimal," ungkapnya.

Target Pembangunan

Selain persoalan lahan, Dishub Tana Tidung juga telah melakukan studi kelayakan dan menilai Pelabuhan Bebatu memiliki potensi besar sebagai sarana transportasi bongkar muat material dan mobilitas masyarakat.

Tahun ini, Dishub Tana Tidung juga menjadwalkan sejumlah uji teknis dan uji struktur mengingat dermaga eksisting sudah cukup lama tidak difungsikan.

"Jadi perlu diuji ulang untuk memastikan kelayakannya," ujarnya.

Baca juga: Pelabuhan Bebatu Tana Tidung Kaltara Dioptimalkan jadi Jalur Masuk Bahan Pokok: Kita Gas Tahun ini