Hadir di Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekda Bulungan Tekankan Transparansi dan Akurasi

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Sekretaris Daerah (Sekda) Bulungan, H Risdianto menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola keuangan daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan Risdianto saat membuka pelatihan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Aula BKPSDM Bulungan, Jalan Agatish Tanjung Selor, belum lama ini.

Pelatihan yang diinisiasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan itu diikuti 40 peserta, perwakilan dari masing-masing Perangkat Daerah di lingkup Pemkab Bulungan.

Mereka merupakan pejabat, serta staf pengelola keuangan dari berbagai perangkat daerah.

Baca juga: BI Mengajar,  Beri Pemahaman Pentingnya Literasi Keuangan dan Ekonomi Bagi Mahasiswa Unikaltar

"Peran PPK sangat strategis untuk mendukung keberhasilan program dan kegiatan di setiap perangkat daerah,” ujar Risdianto.

Ia mengatakan, pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya soal penyusunan anggaran, melainkan juga penatausahaan hingga pertanggungjawaban yang presisi.

Kualitas tata kelola keuangan dinilai menjadi salah satu indikator keberhasilan lembaga pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pembangunan.

Melalui pelatihan ini, para pejabat teknis diharapkan memahami secara menyeluruh alur dan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah.

Mulai dari proses penyusunan dokumen anggaran hingga pencatatan dan laporan pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Tata Kelola Keuangan Diapresiasi, Malinau Kaltara Masuk Daerah Terbaik Salurkan Transfer Pusat

“Dengan pemahaman yang kuat, kita bisa meminimalkan kesalahan prosedural dan meningkatkan akurasi laporan keuangan,” kata dia.

Kegiatan ini direncanakan berlangsung beberapa hari ke depan dengan agenda pendalaman regulasi, praktik penyusunan dokumen, hingga simulasi penatausahaan keuangan daerah.

Risdianto menilai, penguatan kompetensi teknis SDM keuangan menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas tata kelola pemerintahan.

(*)

Penulis: Edy Nugroho