Keterbatasan Pasokan Energi, PLTS Komunal Solusi Realitis Jangkau Desa Pedalaman di Malinau

Ringkasan Berita:

• Menara sinyal di perbatasan sering mati akibat mahalnya biaya dan sulitnya distribusi BBM untuk generator.
• Penggunaan PLTS Komunal dinilai lebih murah dan stabil karena tidak bergantung pada logistik bahan bakar.
• Memastikan akses digital di wilayah pedalaman tetap aktif untuk mendukung layanan pendidikan dan kesehatan.

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Operasional menara telekomunikasi di wilayah perbatasan dan pedalaman Kabupaten Malinau Kalimantan Utara masih terkendala pasokan energi yang stabil. 

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal dinilai menjadi solusi paling realistis untuk memastikan akses digital masyarakat di desa terluar tetap aktif (24/2/2026).

Ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) untuk menggerakkan generator listrik di wilayah terpencil sering kali menjadi hambatan utama. 

Kondisi geografis yang sulit membuat distribusi BBM tidak menentu, yang berdampak langsung pada matinya perangkat pemancar sinyal di beberapa titik koordinat perbatasan.

Baca juga: 47 PLTS Diresmikan Presiden Prabowo, 5.383 Rumah Tangga di Wilayah 3T Kini Nikmati Listrik Bersih

Ketua DPRD Malinau, Ping Ding menjelaskan persoalan energi ini merupakan masalah klasik yang terus berulang di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan kabel PLN. 

Penggunaan PLTS Komunal dipandang lebih efektif karena memanfaatkan sumber daya matahari yang melimpah tanpa bergantung pada rantai pasok logistik bahan bakar.

"Karena saat ini kebanyakan menggunakan generator dan butuh BBM (Diesel). Biaya juga luar biasa besar. Kalau tidak ada energi (BBM), listrik, jaringan tidak akan bisa beroperasi karena ketergantungan energi tadi," ujarnya, Selasa (24/2/2026).

Keberadaan energi surya ini tidak hanya diperuntukkan bagi penerangan rumah warga, tetapi juga secara spesifik untuk menyokong daya infrastruktur telekomunikasi. 

Tanpa adanya suplai listrik yang berkelanjutan, menara-menara telekomunikasi yang telah dibangun pemerintah pusat maupun daerah tidak akan berfungsi optimal.

Baca juga: Masalah Kelistrikan Daerah Apau Kayan, Kepala Adat Besar Sebut PLTS Komunal dan EBT Bisa jadi Solusi

"Termasuk tower, kemudian listrik yang operasilan tower ini kan PLTS tadi. Nah, jadi dia jika PLTS Komunal lebih murah dan berkelanjutan," jelasnya.

Selain persoalan digital, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 juga didorong untuk memperkuat koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Sinkronisasi data antara Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Kependudukan menjadi kunci agar pelayanan dasar di pedalaman dapat tercover secara merata.

DPRD Malinau berharap pemerintah daerah konsisten melakukan koordinasi berjenjang dengan pemerintah pusat, terutama untuk infrastruktur yang bukan merupakan kewenangan langsung kabupaten. 

Upaya kolektif ini diharapkan mampu mengakhiri isolasi wilayah di perbatasan Kalimantan Utara.

(*) 

Penulis : Mohammad Supri