Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, Pemkab Nunukan Ajak Pelaku Usaha Isi Data dengan Jujur

Ringkasan Berita:

• BPS Nunukan menggelar sosialisasi dan pengisian bersama (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Bupati untuk memetakan kekuatan usaha, tenaga kerja, dan investasi daerah.
• Kepala BPS Nunukan menegaskan data sensus murni kebijakan pembangunan dan tidak berkaitan dengan pajak, sehingga pelaku usaha diimbau mengisi kuesioner dengan jujur.
• Pemkab Nunukan memosisikan hasil sensus ini dalam menyusun strategi pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, serta menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Kegiatan Sosialisasi dan Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan di lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Kamis (21/5/2026), menjadi sorotan para pelaku usaha di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Mewakili Bupati Nunukan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Juni Mardiansyah membuka langsung kegiatan tersebut sekaligus mengingatkan pentingnya kejujuran dalam pengisian data Sensus Ekonomi 2026.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Juni Mardiansyah menyebut sensus ekonomi tahun ini akan menjadi acuan penting pemerintah dalam membaca kekuatan ekonomi daerah, mulai dari perkembangan usaha, tenaga kerja hingga potensi investasi di Kabupaten Nunukan.

“Dari sensus ekonomi ini kita bisa melihat potensi besar daerah sekaligus tantangan usaha yang dihadapi ke depan,” ujar Juni Mardiansyah.

Baca juga: Sensus Ekonomi 2026 Dimulai Mei, BPS Kaltara Ajak Masyarakat dan Pelaku Usaha Berpartisipasi Aktif

Tak hanya itu, hasil Sensus Ekonomi 2026 juga disebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan strategi peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Karena itu, para pelaku usaha besar dan menengah diminta aktif berpartisipasi serta mengisi seluruh data dengan benar.

Sementara itu, Kepala BPS Nunukan, Iskandar Ahmaddien menegaskan bahwa sensus ekonomi tidak berkaitan dengan pajak sehingga masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data usaha mereka.

“BPS ini tidak ada kaitannya dengan pajak. Jadi saya berharap isi kuesioner dengan sebenar-benarnya dan sejujurnya terkait aktivitas ekonominya,” tegas Iskandar.

Ia mengatakan, data sensus ekonomi nantinya akan dipakai pemerintah untuk menyusun kebijakan penting, termasuk upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran serta kemiskinan di Kabupaten Nunukan.

Kegiatan sosialisasi ini juga diikuti sejumlah pelaku usaha besar dan menengah yang mendapat penjelasan langsung terkait tata cara pengisian kuesioner Sensus Ekonomi 2026.

(*)

Penulis: Fatimah Majid