Pemprov Kaltara Tertinggi Ke-4 di Indonesia, LKPP RI Apresiasi Capaian E-Purchasing: Ini Kompetisi

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Republik Indonesia (RI), Iwan Herniwan menyampaikan capaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam hal pengadaan barang dan jasa menempati urutan tertinggi ke empat dalam hal e-purchasing.

Hal tersebut ia sampaiakan dalam rapat koordinasi unit kerja pengadaan barang dan jasa (PJB) se Kaltara pada, Senin (8/7).

Ia menyampaikan rakor tersebut merupakan upaya dalam meningkatkan tata kelola kelembagaan seluruh kabupaten/kota di Kaltara.

“Iya, kita sampaikan terkait arah kebijakan pemerintah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Selain itu kegiatan ini juga sebagai upaya dalam perubahan transformasi dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Iwan Herniwan kepada TribunKaltara.com, Senin (8/7/2024).

Baca juga: Tingkatkan Kompetensi PPTK dan Kepala OPD, Pemprov Kaltara Gelar Rakor Pengadaan Barang dan Jasa

Ia menyampaikan, bahwa point penting dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah dimana seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu meningkatkan transaksinya melalui elektronik serta mengajak para pelaku usaha yang selama ini telah bekerjasama untuk bergabung menggunakan e-katalog.

Dalam hal pengadaan barang dan jasa, Iwan mengapresiasi hasil kinerja Pemprov Kaltara yang dinilai cukup baik dalam hal purchasing.

“Kaltara ini masuk dalam lima besar untuk provinsi yang melakukan proporsional e-purchasing. Jadi menurut kami ini capaian yang sudah bagus,” kata Iwan.

“Jadi ini juga kompetisi bagi daerah-daerah lain,” lanjutnya.

Pasalnya, jika ditinjau dari besaran penggunaan dalam Alokasi Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara masih termasuk pengguna yang cukup kecil.

“Kalau dilihat dari APBD secara proporsional dan nilai, tentu banyak daerah-daerah yang transaksinnya lebih besar dalam hal e-purchasing,” sebutnya.

Namun Kaltara menjadi provinsi dengan e-purchasing tertinggi meskipun dengan APBD yang lebih kecil dibanding daerah-daerah lainnya.

“Kalau e-purchasing tertinggi Kaltara berada di lima besar dan masuk urutan ke empat,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Iwan juga menyampaikan bahwa penggunaan e-katalog sebagai upaya dan terobosan dalam menekan perilaku korupsi di Indonesia. Karena dengan penggunaan e-katalog proses pengadaan barang dan jasa akan lebih transparan dan akuntable.

Baca juga: Sebar Pejabatnya ke OPD, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kaltara Klaim Sudah Lebihi Target Nasional

“Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa penanganan korupsi 70 persen berasal dari pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu kita coba pasang secara transparan dan akuntable melalui e-katalog,” tandasnya.

(*)