Sebar Pejabatnya ke OPD, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kaltara Klaim Sudah Lebihi Target Nasional

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Sesui dengan instruksi dan regulasi Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), serta berdasarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yakni seluruh pejabat pengadaan mulai 1 Januari 2024 harus berada di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Kepala Biro PBJ Setprov Kaltara, Amir Hamsyah menyampaikan, untuk Biro PBJ dalam pemenuhan kuantitas pejabat pengadaan telah mencapai target secara nasional.

Dalam hal ini Biro PBJ Setprov Kaltara telah melakukan baik dari sisi regulasi maupun administrasi.

“Satu pion positif bagi kami karena telah memenuhi standar nasional 60 persen, dan kami telah memenuhi seluruh pejabat pengadaan lebih dari 60 persen,” kata Amir Hamsyah saat ditemui di kantornya, Rabu (27/3).

Baca juga: PT Adaro Minerals Buka Lowongan Kerja, Penampatan di Kaltara, Simak Syarat dan Cara Mendaftarnya

Pejabat pengadaan tersebut telah disebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

“Kami sebar keseluruh OPD, seperti instruksi yang sudah ada,” lanjut Amir.

Selain itu, berbagai upaya tetap dilakukan, salah satunya yakni pemberian pelatihan atau diklat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar memperoleh sertifikasi khusus sebagai pejabat pengadaan.

Hal tersebut tentu untuk memastikan kesiapan administrasi berjalan dengan baik.

“Ada sekitar 80 PPK yang sudah mengikuti pelatihan dan sertifikasi,” paparnya.

Baca juga: Festival Ramadhan Lomba Dai Kamtibmas Polda Kaltara, Ini Pesan Wakapolda Brigjen Pol Golkar Pangarso

Ia juga menyebutkan, bahwa hingga saat ini proses pengadaan barang dan jasa di Pemprov Kaltara telah berjalan dengan baik dan pihaknya akan terus melakukan penyempurnaan, khususnya dari sisi administrasi.

“Sebisa mungkin kita harus sempurna dari sisi administrasi untuk memitigasi rikiso persoalan hukum,” tandasnya.

(*)