Tingkatkan Kompetensi PPTK dan Kepala OPD, Pemprov Kaltara Gelar Rakor Pengadaan Barang dan Jasa

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kaltara telah melangsungkan Rapat Koordinasi Unit Kerja PJB se Kaltara.

Rakor tersebut digelar di Gedung Gabungan Dinas, Tanjung Selor pada Senin (8/7/2024).

Kegiatan tersebut turut mengundang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Republik Indonesia (RI) yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Utama LKPP RI, Iwan Herniwan, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara serta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kaltara.

“Ini adalah bentuk upaya dari Pemprov Kaltara, untuk terus bagaimana pengelolaan barang dan jasa baik e-katalog maupun e-purchasing dilaksanakan dengan akuntable,” kata Sekprov Kaltara, Suriansyah kepada TribunKaltara.com, Senin (8/7).

Baca juga: BPJ Kaltara Beri Bimtek Pengadaan Pekerjan ke PPK, PPTK hingga Penyedia, Biar Terhindar dari Hukum  

Dengan diselenggarakannya rakor PJB, Suriansyah juga berharap agar kegiatan tersebut dapat meningkatkan kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya para pejabat pelaksana teknis (PPTK) serta Kepala OPD.

“Perlu diingat, salah satu area yang sering diintip oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah bagian pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa menggunakan e-katalog dan e-purchasing, Suriansyah mengamini adanya beberapa tantangan dikarena untuk prosesnya berkaitan erat dengan Ilmu Teknologi (IT). Sehingga ia menghimbau kepada seluruh jajaran OPD untuk memperkuat mulai dari sarana prasana hingga pengetahuan tentang IT.

“Ingat tantang-tantangan kedepan terkait pengadaan barang dan jasa akan semakin kompleks, sehingga kompetensi harus terus ditingkatnkan,” ungkapnya.

Baca juga: Penarikan Retribusi, Dishub Rencana Berlakukan Setelah Rehab Pelabuhan Malinau Kaltara 2024 Rampung

Selain itu, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu penggerak penting yang mengacu pertumbuhan ekonomi, sehingga percepatan pelaksanaanya menjadi sebuah prioritas tersendiri.

“Termasuk melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri, produk umkm dan koperasi,” tandasnya

(*)