DPRD Kaltara Minta  Pemerintah Daerah Perluas Akses Internet, Utamakan di Wilayah Blank Spot

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR — Komisi I DPRD Kaltara minta kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltara, maupun pemerintah kabupaten/kota di wilayah ini, untuk memperluas akses internet bagi masyarakat. Utamanya pada wilayah  yang masih blank spot.

Dorongan ini untuk memastikan  seluruh masyarakat, termasuk pelajar dan guru di daerah terpencil, dapat menikmati layanan digital. Seperti pendidikan online, serta akses informasi publik secara merata.

Anggota Komisi I DPRD Kaltara, H Ladullah mengatakan, meski pemerintah daerah telah memulai pemasangan layanan internet berbasis satelit lewat Starlink di beberapa wilayah, sejumlah daerah masih menghadapi kendala jaringan.

Hal ini, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Nunukan itu, berdampak pada keterbatasan akses pendidikan digital, layanan administrasi, dan informasi bagi warga di daerah terpencil.

Baca juga: Kasus Korupsi Pelabuhan Speedboat Malinau Kaltara Lanjut ke Meja Hijau, 3 Terdakwa Diadili

“Beberapa daerah agak sulit mendapat jaringan, termasuk di Bulungan. Di kota-kota tertentu, jaringan masih belum aktif atau ada blank spot. Sementara di Krayan, Nunukan, jaringan sudah terkoneksi dan setiap sekolah sudah memiliki Starlink,” ujarnya.

Ladullah menekankan percepatan perluasan jaringan internet membutuhkan tindakan nyata pemerintah daerah dan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota.

Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan setiap sekolah, desa, dan fasilitas publik di daerah terpencil dapat terhubung ke internet.

“Jika pemerintah bergerak cepat dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, semua kendala bisa segera diatasi. Anggaran besar pun tidak akan efektif tanpa tenaga ahli yang memadai. Sponsor atau sumber dana lain juga bisa dimanfaatkan untuk memperluas akses internet di seluruh wilayah,” ujarnya.

Selain itu, Ladullah menyoroti pentingnya kesiapan SDM dalam memanfaatkan teknologi yang tersedia.

Menurutnya, ketersediaan infrastruktur saja tidak cukup jika masyarakat dan tenaga pengajar belum mampu memaksimalkan pemanfaatannya.

“Masalahnya bukan soal biaya. Kalau SDM belum siap, anggaran besar pun tidak akan maksimal. Setiap sekolah di daerah terpencil perlu memiliki koneksi yang andal agar pelajar mendapat kesempatan belajar setara dengan wilayah lain,” jelasnya.

Ladullah juga mengingatkan perlunya evaluasi berkala untuk memastikan jaringan yang dibangun dapat berfungsi dengan optimal.

Baca juga: DPRD Kaltara Usulkan Pemerintah Daerah Menginisiasi Program Pencegahan TPPO Berbasis Komunitas 

Pengawasan dan pemeliharaan jaringan menjadi kunci agar akses internet tidak hanya tersedia di awal, tetapi juga berkelanjutan.

Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan, memperkuat layanan publik, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital.

“Kami mendorong pemerintah daerahnya juga berperan, jadi memastikan seluruh daerah terluar dapat terhubung dengan jaringan internet andal, sehingga kesenjangan digital antara wilayah kota dan daerah terpencil dapat segera berkurang,” pungkasnya.

(adv)

Penulis: Edy Nugroho