Aksi Lebih Besar Digelar Bila DPRD Tarakan tak Tindaklanjuti Tuntutan Tolak Omnibus Law UU Ciptaker

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Aksi lebih besar digelar bila DPRD Tarakan tak tindaklanjuti tuntutan tolak Omnibus Law UU Ciptaker.

Massa aksi yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bela Rakyat ( Gempar ) akan melalukan aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak ditindak lanjuti oleh DPRD Kota Tarakan.

"Kami akan melibatkan massa yang lebih besar dari ini. Rencana hearing belum disampaikan dan akan tetap kami follow up terus," ujar Korlap Aksi, Taufik Hidayat, Rabu (7/10/20).

• Besok Polda Kaltara Terjunkan Personel Satgas Mantap Praja Amankan Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja

• 2 Wartawan Tarakan Jadi Korban Water Canon saat Liput Ricuh Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja

• Teguh Setyabudi Sebut Terduga Penyebar Hoaks Permohonan Dana Pengamanan Pilkada di Luar Kalimantan

Dia mengatakan dalam Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ini adalah undang-undang ugal-ugalan karena tidak memiliki kedaruratan untuk dibahas di tengah pandemi Covid-19.

Pemerintah serta DPR harusnya fokus pada penanggulangan pandemi Covid-19 karena kesehatan dan keselamatan rakyat adalah yang utama.

Dia menambahkan UU Ciptaker ini berpotensi mengebiri hak-hak dan kepentingan kaum pekerja.

UU Ciptaker ini juga dirasa membuka peluang besar kepada pemilik modal untuk melakukan eksploitasi alam besar-besaran yang berpotensi merusak lingkungan.

• Kabag Humpro Nunukan Hasan Basri Sebut 3.998 Penerima JPS Tahap 2 Masih Proses di PPKD

• Kampanye Terkendala Pandemi Covid-19, KPU Malinau Rekomendasikan Paslon Laksanakan Kampanye Daring

• Bentrok dengan Aparat Keamanan 5 Massa Aksi Terluka, 1 Diantaranya Dilarikan Ke RS AL Ilyas Tarakan

"Kami mengecam dan menolak keras atas disahkannya omnibus law Ciptaker. Sikap kami jelas cabut UU Ciptaker," tegasnya.

"Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa dapat memberkati kita semua," tutupnya.

( Tribunkaltara.com / Risnawati )