Ketua DPRD Nunukan Rahma Leppa Sebut Utang Daerah Rp 77 M Jadi Prioritas, KUA PPAS 2021 Disepakati

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Ketua DPRD Nunukan Rahma Leppa sebut utang daerah Rp 77 M jadi prioritas, KUA PPAS 2021 disepakati.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dan DPRD sepakati KUA PPAS 2021 pada rapat Paripurna ke-8, masa sidang I, Selasa (20/10/2020).

Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Rahma Leppa mengatakan KUA dan PPAS 2021 yang telah disepakati bersama Pemkab Nunukan memuat beberapa catatan perbaikan ekonomi, termasuk pelunasan hutang daerah tahun 2019 dan tahun sebelumnya.

Baca juga: Jaringan Ekstasi Internasional di Samarinda, Narkoba dari Malaysia, Pelaku WNA dan Tarakan Kaltara

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Tarakan Tambah Lima Kasus, Seorang Balita Usia 1,6 Tahun Terpapar Virus Corona

Baca juga: Tewas Tertimbun di Tambang Emas Sekatak, 5 Warga Sulsel Ini Baru Sebulan Berada di Kaltara

"Kita prioritaskan bayar hutang daerah Rp 77 milyar, penanganan dan perbaikan ekonomi masyarakat yang terdampak covid-19, dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat," kata Leppa kepada TribunKaltara.com, saat ditemui usai memimpin sidang Paripurna, pukul 12.00 Wita.

Menurut Leppa, penggalian potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini belum dimanfaatkan, juga menjadi fokus pembahasan oleh pihaknya bersama OPD terkait.

"Kita punya potensi PAD yang selama ini belum maksimal dimanfaatkan. Jadi kedepan, kita upayakan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari Pemerintah Pusat," ujar Leppa.

Dia mengaku, anggaran yang diasumsikan pihaknya sekira Rp 1,3 Triliun lebih.

"Itu masih asumsi, belum ada angka pasti. Artinya masih butuh pembahasan lebih lanjut bersama OPD terkait. Apalagi belum ada kepastian DAK dan DID dari pusat," tutur Leppa.

Leppa menjelaskan, perihal anggaran penanganan dan perbaikan ekonomi masyarakat terdampak covid-19, belum bisa dipastikan angkanya.

"Belum ada angka pasti. Mudahan bertambah dari yang kita asumsikan. Semua anggaran belum pasti karena sedang dalam pembahasan," ungkap Leppa.

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Tak Main-main Netralitas ASN di Pilkada, Ada Petahana yang Didiskualifikasi

Baca juga: Dapat Opini WTP dari Kementerian Keuangan, Walikota Tarakan Sebut Biasanya Ada Dana Insentif Daerah

Baca juga: Khawatir Terjadi Korban Pohon Tumbang, Dinas Pekerjaan Umum Nunukan Kerahkan 25 Orang Tebang Pohon

Leppa menyampaikan, pihaknya akan segera menetapkan APBD 2021 sebelum hari pencoblosan 9 Desember.

"Kita upayakan sebelum hari pencoblosan. Kita minta kepada Anggota Dewan dan TPAD untuk fokus membahas APBD 2021," jelas Leppa.

Diketahui, setelah kesepakatan KUA dan PPAS, DPRD Nunukan akan segera lakukan pembahasan RKPD untuk membahas apa yang diprogramkan masing-masing OPD.

( TribunKaltara.com / Felis )