Pilkada Kaltara
Bawaslu Kaltara Tangani 61 Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu, Temuan Terbanyak Berada di Nunukan
Bawaslu Kaltara tangani 61 kasus dugaan pelanggaran Pemilu, temuan terbanyak berada di Nunukan.
Penulis: Amiruddin | Editor: M Purnomo Susanto
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Bawaslu Kaltara tangani 61 kasus dugaan pelanggaran Pemilu, temuan terbanyak berada di Nunukan.
Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Utara ( Bawaslu Kaltara) menangani sekira 61 kasus dugaan pelanggaran pemilu.
Dugaan pelanggaran pemilu tersebut, terdiri dari 14 laporan, 41 temuan, dan 6 kasus yang masih diproses Bawaslu Kaltara.
Baca juga: Kawanan Anjing Liar Resahkan Warga Sei Bilal Kabupaten Nunukan, Korban Patah Tulang Hingga Meninggal
Baca juga: Gegara Monyet Listrik Padam, Manager PLN UP3 Tarakan Suparje Wardiyono Beber Wilayah Terdampak
Baca juga: Lanjutkan Program RT Bersih, Wempi W Mawa-Jakaria Beber Alasannya di Debat Publik Pilbup Malinau
Bukan hanya ditangani Bawaslu Kaltara, tetapi juga jajaran Bawaslu kabupaten dan kota yang ada di Kaltara.
"Sampai saat ini ada 61 temuan dan laporan yang kami terima. Dari 61 kasus itu, didominasi temuan," kata Ketua Bawaslu Kaltara, Suryani, kepada TribunKaltara.com, Minggu (22/11/2020).
Data yang diperoleh TribunKaltara.com, dari total 55 laporan dan temuan yang ditangani Bawaslu, paling banyak berada Nunukan, yakni 26 kasus.
Disusul Kota Tarakan 14 kasus, Provinsi Kaltara 9 kasus, Bulungan 3 kasus, Tana Tidung 2 kasus, dan Malinau 1 kasus.
"Jenis dugaan pelanggaran yang ditangani itu, ada yang berupa dugaan pelanggaran etik, hukum, dan administrasi," tambahnya.
Kendala Bawaslu
Suryani mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kaltara juga menemui sejumlah kendala saat hendak menelusuri dugaan pelanggaran pemilu.
Salah satunya kata dia, masyarakat lebih sering membagikan informasi ke Bawaslu, namun enggan menjadi pelapor atau saksi.
"Untuk menelusuri ada atau tidaknya dugaan pelanggaran, tentu kami butuh saksi. Kendala kita jika tidak ada yang mau jadi saksi atau pelapor, padahal kita butuh orang yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilu," ujarnya.
Suryani menambahkan, selama tahapan pilkada serentak bergulir, ada juga sejumlah dugaan berita hoaks atau berita bohong yang dilaporkan ke Bawaslu.
Bawaslu kata dia, saat menerima laporan dugaan berita atau informasi hoaks, bakal melakukan verifikasi terhadap akun media sosial resmi dari setiap peserta pemilu.
Jika informasi yang diduga hoaks disebarkan oleh akun resmi paslon, akan ditindaklanjuti melalui sistem penyelesaian pelanggaran pemilu.
