PGRI Nunukan Beber 2 Ribuan Guru Honorer di Perbatasan RI-Malaysia, Sebagian Besar di Wilayah Ini

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - PGRI Nunukan beber 2 ribuan guru honorer di perbatasan RI-Malaysia, sebagian besar di wilayah ini.

Ada sebanyak 2 ribuan guru honorer di Kabupaten Nunukan, yang merupakan perbatasan RI-Malaysia.

Hal itu diungkapkan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Nunukan, Abdul Wahid di momen Hari Guru Nasional (HGN) ke-75.

Baca juga: Diperingatan HUT PGRI & Hari Guru Nasional, Wali Kota Tarakan dr Khairul Sampaikan Permohonan Maaf

Baca juga: BREAKING NEWS Usai OTT Menteri Kelautan & Perikanan, Ketua KPK Firli Bahuri Datangi Kaltara Sore Ini

Baca juga: Tegakkan Sanksi Pidana Pelanggaran Perda di Malinau, Kasatpol PP : Sekretariat PPNS Bakal Dibentuk

Menurut pria yang akrab disapa Abdul, ada 2 ribuan guru honorer di Kabupaten Nunukan dan sebagian besar berada di wilayah III seperti Lumbis. Sementara itu, ada 3 ribuan guru PNS di Kabupaten Nunukan.

Meskipun sebelumnya sempat ada perekrutan CPNS, namun kebutuhan guru PNS masih terbilang minim sekali di Kabupaten Nunukan.

"Ada 2 ribuan guru honorer. Ini karena sudah dua tahun tidak ada rekrutmen CPNS di Nunukan, sementara tiap tahun ada pensiun guru," kata Abdul kepada TribunKaltara.com saat dihubungi melalui telepon seluler, Rabu (25/11/2020), pukul 14.00 Wita.

Abdul mengaku, melalui rekrutmen PPPK yang rencana akan dilaunching November ini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dapat menjaring semua guru honorer di Kabupaten Nunukan.

"Kita harapkan rekan guru honorer bisa lolos seleksi semua. Semoga ini menjadi kado HUT PGRI dan HGN ke-75. Di Kabupaten Nunukan kita butuh banyak tenaga guru. PNS itu sekira 3 ribuan," ucap Abdul.

Bahkan, di wilayah III jumlah guru honorer lebih banyak daripada guru yang sudah berstatus PNS.

Abdul menjelaskan, gaji guru honorer itu bervariasi, pasalnya dana BOS yang diterima setiap sekolah berbeda-beda, tergantung jumlah siswa.

"Saat ini guru honorer hanya digaji melalui dana BOS. Sehingga kita punya batasan sendiri terkait gaji.
Dulu gaji guru honorer 20 persen dari dana BOS, setelah ada perubahan sempat 15 persen kini berubah menjadi 50 persen dari dana BOS. 50 persen itu tidak semua untuk gaji honorer, ada namanya pembiayaan lain yang harus dibiayai sekolah, paling mentok 25 persen dari dana BOS. Sekolah berikan upah mulai Rp 500- Rp 1 juta," tutur Abdul.

Dia berharap, melalui program PPPK bisa meningkatkan kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Nunukan, lantaran, dari proses pengajian sudah pasti berbeda.

Abdul berharap kepada Pemkab Nunukan, untuk melakukan perekrutan CPNS setiap tahun khusunya formasi guru, mengingat adanya pensiun guru setiap tahunnya.

Terpisah, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus berupaya mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Nunukan.

Tidak hanya itu, peningkatan infrastruktur, kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia, menjadi atensi pemerintah daerah.