Sempat Lockdown Setahun, Akhirnya Jalur Perbatasan RI-Malaysia di Nunukan Dibuka Lagi

TRIBUNKALTARA.COM - Kabar gembira bagi warga Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara, Pemerintah akhirnya kembali membuka jalur perbatasan RI-Malaysia setelah setahun ditutup akibat lockdown.

Dibukanya jalur perbatasan RI-Malaysia di Nunukan, menjadi angin segar bagi warga Krayan.

Pasalnya selama ini kebutuhan pakok warga yang tinggal di perbatasan RI-Malaysia sangat bergantung pada pasokan dari Negeri Jiran.

Selama jalur perdagangan lintas barang di kawasan perbatasan RI-Malaysia itu ditutup, warga Krayan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok setiap harinya.

Tak cuma untuk keperluan sembako, pasokan material di perbatasan RI-Malaysia juga terganggu.

Sebab ketersediaan material bangunan di Krayan sangat minim.

• Jelang Imlek, Nasib Warga Perbatasan RI Malaysia di Nunukan, Sudah Lama Tak Lihat Atraksi Barongsai

Mau tidak mau, suplai barang dilakukan dari wilayah terdekat yakni Malinau dan Tarakan, yang harganya lebih tinggi.

Namun kini setelah satu tahun lockdown, jalur perdagangan lintas batas dari Bakelalan di Serawak, Malaysia menuju ke Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kembali dibuka, Rabu (10/2/2021).

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan, Welson mengatakan 120 ton pasokan barang dari Malaysia tiba di sempadan Bakelalan, Long Midang, Krayan.

Pasokan barang tersebut terdiri dari sembako dan material bangunan yang langsung dijemput oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.

Tak hanya sembako dan material, BBM juga menjadi komoditas perdagangan lintas batas yang paling ditunggu-tunggu masyarakat Krayan.

Pasalnya, kelangkaan pasokan barang di Krayan sudah terjadi sejak setahun terakhir.

• Nelayan Indonesia Ditangkap di Perbatasan RI-Malaysia, Terancam Denda Rp 20 Milyar, Hukuman Cambuk

Perdagangan lintas batas dua daerah bertetangga itu sempat terhenti akibat pemberlakuan lockdown wilayah oleh pemerintah setempat di Malaysia pada Maret 2020 lalu.

"Hari ini ada 120 ton barang sembako, BBM dan material bangunan tiba di Krayan.

Sejak Maret 2020 lalu, suplai barang dari Malaysia ditutup karena pandemi Covid-19.

Jadi ini jadi pengiriman perdana. Ada satu kawasan sekira 500 meter dari patok batas daerah sempadan Malaysia. Ada lapangan luas di situ," ungkap Welson Rabu (10/2/2021).

Selannjutnya pasokan barang itu akan diantar menuju Krayan Induk.

Selama Malaysia lakukan lockdown, masyarakat di Krayan kesulitan mendapatkan bahan pokok lantaran harus menunggu pasokan dari Tarakan.

Pembangunan di perbatasan RI-Malaysia juga terhambat, lantaran material diambil dari Malinau dan Tarakan, yang harganya jauh lebih tinggi.

• Kendala Distribusi Vaksin Sinovac di Wilayah Perbatasan Malinau, Berikut Tanggapan Wakil Menkes RI

"Harga jual semen dari Malinau sampai di Krayan sebesar Rp 1,2 juta per sak.

Kalau dari Tarakan Rp 1,3 juta per sak. Normalnya itu Rp 250-300 ribu.

Solar itu mencapai harga Rp 30-40 ribu per liter, sedangkan gula di kisaran harga Rp 35-40 ribu per kilo.

Ini sangat tidak memungkinkan untuk lakukan pembangunan dengan situasi seperti itu," ucap wakil rakyat Dapil 3 fraksi Golkar itu.

Welson mengaku, informasi yang ia peroleh dari pemerintah setempat di Serawak, pengiriman barang ke Krayan hanya dilakukan satu kali saja.

Selanjutnya dia berharap kerja sama antara koperasi perbatasan baik di Indonesia maupun Malaysia terus berlanjut hingga kondisi kebutuhan pokok warga Krayan kembali stabil.

Welson mengatakan, meskipun selama ini ada subsidi ongkos angkut barang yang masuk ke Krayan, namun itu semua belum mencukupi kebutuhan pokok warga.

"Suplai 120 ton itu tidak sampai satu bulan. Setengah bulan langsung habis.

Tingkat konsumtif masyarakat Krayan cukup tinggi.

Warga di sana masih membutuhkan suplai sembako dari sana termasuk material bangunan seperti semen, besi. Sama halnya BBM, dan tabung gas," ujar Welson.

Dia meminta kepada Pemerintah Daerah Nunukan agar memfasilitasi keinginan warga Krayan untuk mendapat pasokan barang dari Serawak via jalur perbatasan RI-Malaysia.

"Harus ini jadi perhatian Pemda Nunukan. Jangan sekali saja pengiriman.

Kami ingin tetap lanjut sampai kondisinya betul-betul aman untuk warga di sana.

Warga mau membangun jadi terhambat karena pasokan barang minim ditambah mahal.

Kami rindu situasi sebelum pandemi Covid-19," ungkap Welson.

Terhambat proses birokrasi

Welson menyoroti hambatan lain yang membuat pasokan barang dari Malaysia terhambat yakni kendala birokrasi.

Menurutnya setiap kali membutuhkan pasokan barang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Nunukan harus bersurat kembali.

Sementara, surat permohonan suplai barang dijawab hingga berbulan-bulan lamanya.

"Jadi ini prosesnya cukup panjang dan menyita waktu.

Setiap kali barang masuk ke Krayan, harus buat surat permohonan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Itupun setelah berbulan-bulan baru dapat jawaban dari pemerintah setempat di Malaysia," kata Welson.

"Saya harap kerja sama yang dibangun antar koperasi baik dari Malaysia dan Indonesia berjalan aman dan lancar dan tidak terlalu berbelit-belit," ucapnya mengakhiri

• Prajurit TNI yang Jaga Perbatasan di Nunukan Musnahkan Ratusan Botol Miras, Termasuk Asal Malaysia

Respons Pemprov Kaltara

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati untuk membuka kembali perdagangan lintas batas, di wilayah Krayan, Nunukan.

Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Disperindagkop Kaltara, Hartono saat dihubungi via sambungan telepon.

Menurutnya, dengan dibukanya kembali arus perdagangan, maka akan sangat membantu warga di perbatasan RI-Malaysia dalam hal pasokan barang.

Mengingat, warga di perbatasan RI-Malaysia masih bergantung pada pasokan barang dari Malaysia.

"Untuk barang-barang dari Malaysia, hari Rabu kemarin sudah bisa masuk ke Krayan," ujar Kepala Disperindagkop Kaltara, Hartono.

"Tentunya kami menyambut baik hal ini, karena warga di perbatasan kan masih bergantung terhadap barang-barang asal Malaysia," tambahnya.

Selanutnya pihak Indonesia dan Malaysia akan kompak menunjuk koperasi yang akan menjadi penanggungjawab dalam perdagangan lintas batas.

"Untuk di Indonesia nanti ada Koperasi Mitra Usaha di Krayan, Nunukan, kalau di Malaysia ada di di Ba'kelalan," terangnya.

Pembelian Dibatasi

Selain menunjuk koperasi, salah satu persyaratan dibukanya kembali perdagangan lintas batas di perbatasan RI-Malaysia yakni adanya batasan maksimal pembelian

Tiap orang hanya dibatasi membeli barang senilai RM 600.

Hal tersebut sesuai dengan Border Trade Agreement atau BTA tahun 1970, yang mengatur mengenai perdagangan lintas batas.

• Seusai Jaga Perbatasan RI-Malaysia, Prajurit Yonif 623/BWU Musnahkan 754 Botol Miras di Nunukan

Tak hanya BTA, pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat, juga menjadi persyaratan perdagangan lintas batas, seperti diwajibkannya tes usap bagi para pelintas batas.

"Sesuai BTA nantinya belanja dibatasi maksimal RM 600, lalu untuk yang melakukan perjalanan juga akan diswab, baik dari Indonesia ke Malaysia atau sebaliknya," tuturnya.

(*)

(TribunKaltara.com)