Breaking News:

Berita TarakanTerkini

Putusan Dismissal Sengketa Pilkada Nunukan, Ini Penjelasan Pakar Hukum Universitas Borneo Tarakan

Sidang pembacaan putusan Dismissal sengketa Pilkada Nunukan, ini penjelasan Pakar Hukum Universitas Borneo Tarakan Yahya Ahmad Zain.

Penulis: Risnawati | Editor: Amiruddin
TRIBUNKALTARA.COM/AMIRUDDIN
Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (FH UBT) Yahya Ahmad Zain, saat ditemui TribunKaltara.com, beberapa waktu lalu di Tanjung Selor. TRIBUNKALTARA.COM/AMIRUDDIN 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Sidang pembacaan putusan Dismissal sengketa Pilkada Nunukan, ini penjelasan Pakar Hukum Universitas Borneo Tarakan Yahya Ahmad Zain .

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan Dismissal terhadap sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Nunukan, Rabu (17/2/2021).

Sidang pembacaan putusan Dismissal itu direncanakan akan digelar pada pukul 16.00 WIB di Jakarta.

Tentu masyarakat awam bertanya-tanya, apa itu putusan Dismissal?

Berkenaan itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (FH UBT) Yahya Ahmad Zain menjelaskan, putusan Dismissal disebut juga sebagai putusan sela.

Baca juga: Sengketa Pilkada Nunukan Masuk Sidang Dismissal MK,Penetapan Bupati Terpilih 5 Hari Pasca Putusan MK

Putusan sela ini berkaitan dengan persoalan-persoalan formal, yang apabila gugatan tersebut memenuhi syarat formil, maka akan ada sidang lanjutan.

"Kalau tidak dipenuhinya syarat formal itu, maka distop," ujar Yahya Ahmad Zain kepada TribunKaltara.com melalui sambungan telepon, Selasa (16/2/21) malam.

Sidang Dismissal inilah yang nantinya akan menentukan perkara tersebut dilanjutkan atau tidak.

"Kalau perkaranya tidak dilanjut, biasanya Hakim MK itu, putusannya terkait dengan ketentuan formil tidak dipenuhi. Misalnya batas waktunya lewat atau tidak memiliki legal standing," jelasnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved