Berita Tarakan Terkini
Tunjangan Pegawai Belum Cair, Wali Kota Tarakan dr Khairul, Mendagri Minta TPP Berbasis Remunerasi
Tunjangan pegawai belum cair, Wali Kota Tarakan dr Khairul beri penjelasan, Mendagri minta TPP berbasis remunerasi.
Penulis: Rismayanti | Editor: M Purnomo Susanto
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Tunjangan pegawai belum cair, Wali Kota Tarakan dr Khairul beri penjelasan, Mendagri minta TPP berbasis remunerasi.
Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) di lingkup Pemerintah Kota Tarakan tertunda dua bulan.
Wali Kota Tarakan, dr Khairul mengatakan bahwa sejak 2020 lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengarahkan untuk TPP berbasis remunerasi.
Baca juga: Penyusunan RKPD 2022, Pemkot Tarakan Adakan Konsultasi Publik, dr Khairul Harap Ada Masukan
Baca juga: Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Polres Tarakan Kalimantan Utara Canangkan Zona Integritas
Baca juga: Tigor Nainggolan Rahasiakan Kader Golkar di DPRD Tarakan yang Bakal Jalani PAW: Tunggu Saja Nanti
"Kalau TPP itu kan bukan remunerasi, TPP itu kan tambahan penghasilan. Itu sebenarnya arahan Mendagri sudah semestinya relaksasinya ya di 2020," ujarnya, Senin (1/3/2021)
Meski begitu, kata dia, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan, yakni besaran TPP tidak boleh melebihi besaran tahun lalu, dan tidak boleh melebihi remunerasi pemerintah pusat.
Dirinya berharap dengan remunerasi dengan sistem e-kinerja itu, 40 persen kehadiran, dan 60 persen berdasarkan kinerja.
"Beberapa sudah mau diuji coba dulu di awal Januari-Februari. Laporan tadi pagi, baru 3 SKPD yang melakukan itu. Besok kita tegasi lagi," jelasnya.
Dia sampaikan, hal itu yang perlu dibenahi, agar ASN yang bekerja dengan baik dan berprestasi mendapat penghargaan yang setimpal.
"Yang tidak berprestasi, ya semoga ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Saya sudah minta besok untuk dipaparkan, lalu di uji coba. Tapi kita harus melihat juga regulasinya agar kita tidak salah jalan," terangnya.
Baca juga: Terinspirasi King Paratha Jakarta, Ruang Rasa Tarakan Jadi Penjajal Paratha Pertama di Kaltara
Baca juga: Pelabuhan Tengkayu I Akan Dikelola Pemkot Tarakan, BPPRD Kaltara Sebut Masih Tahap Pembahasan
Baca juga: Universitas Borneo Tarakan Dorong LPTK Sediakan Layanan Teknis Pelatihan dan Pendamping Guru
Ayah 4 anak itu jelaskan, merubah sesuatu itu butuh waktu, dan terkadang membuat tidak nyaman pada awalnya.
Terkait anggaran TPP, dia sampaikan tetap dialokasikan sama seperti tahun sebelumnya.
"Satu tahun itu sekitar Rp180 miliar untuk seluruh ASN di Tarakan. ASN kita itu sekitar 3000an lebih," sebutnya.
Penulis: Risnawati
Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com
Follow Twitter TribunKaltara.com
Follow Instagram tribun_kaltara
Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official
