BREAKING NEWS Dipimpin Yansen Tipa Padan, Pengurus Demokrat Melapor ke Polda Kaltara, Ada Apa?

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pengurus Partai Demokrat dari tingkat DPD Kaltara hingga DPC di kabupaten dan kota se-Kaltara mendatangi Mapolda Kaltara pada Rabu (24/3/2021).

Ketua DPD Demokrat Kaltara mengatakan, langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pengurus Partai Demokrat di Kaltara, untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban di daerah.

"Ini bentuk tanggung jawab kami sebagai pengurus partai yang sah sesuai peraturan negara, kami bertanggung jawab untuk mencipatkan situasi aman dan kondusif di Kaltara," ujar Ketua DPD Demokrat Kaltara, Yansen Tipa Padan.

"Tadi kami sampaikan kepada Kapolda, kami akan bertindak tegas kalau ada pihak-pihak yang ingin membuat kisruh, dan juga kami melaporkan bila kita di Demokrat Kaltara inilah yang sah," tambahnya.

Baca juga: Partai Demokrat Versi KLB Disahkan Kemenkumham? Pakar Hukum Al-Azhar Beber Peluang Kubu Kontra AHY

Baca juga: Tuduhan Anak Buah Moeldoko Buat AHY Berang, Ada Aset Ratusan Miliar Demokrat Atas Nama Pribadi?

Baca juga: Pakar Hukum Beber Peluang Demokrat Kubu KSP Moeldoko Bisa Disahkan, Singgung UU Partai Politik

Menurutnya, segenap pengurus Partai Demokrat baik yang ada di DPD maupun DPC se Indonesia masih solid mendukung kepengurusan Ketum AHY.

Dirinya menegaskan, bila sampai ada kelompok atau pihak, yang merusak suasana ketertiban keamanan di Kaltara, berarti bukan bagian dari Partai Demokrat yang sah.

"34 DPD dan 514 DPC bersatu di bawah AHY, kami solid mendukung AHY. Kalau sampai ada yang merusak suasana, berarti bukan kader kita. Oleh sebab itu, pikir ribuan kali bagi siapapun yang ingin membuat situasi di kaltara menjadi kisruh," tegasnya.

Lebih lanjut, Ketua DPD Yansen menjelaskan, bila pihak Polda Kaltara menerima apa yang telah disampaikan oleh pengurus DPD Demokrat di Kaltara.

Pihak Polda lanjut Yansen, berpesan agar para kader Demokrat dapat melaporkan ke Polsek, Polres setempat bila ada pihak-pihak yang mencoba menganggu keamanan.

"Tadi arahan beliau, kalau terjadi orang yang di luar kita, menganggu keamanan dan segera lapor ke Polsek, Polres, Polda. Kemarin teman-teman di DPC juga sudah melapor ke Polres setempat," tuturnya.

Baca juga: Sudah Penuhi Syarat Sah? Menkumham Yasonna Laoly Teruskan Verifikasi Berkas Demokrat Kubu Moeldoko

Baca juga: Tak Ada Moeldoko di Survei Presiden Pilihan Anak Muda, Anies Baswedan Melejit, Demokrat Ambruk

Baca juga: SBY Panjang Lebar Curhat di YouTube Singgung Cikeas dan Sang Pencipta, Gelisah soal Partai Demokrat?

Partai Demokrat versi KLB disahkan Kemenkumham? Pakar Hukum Al-Azhar beber peluang kubu kontra AHY

Polemik Partai Demokrat sampai saat ini terlihat semakin memanas. dan saat ini Kemenkumham telah menerima berkas Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa ( KLB ) Sibolangit.

Terlebih dengan informasi-informasi terbaru yang dikeluarkan oleh Partai Demokrat versi KLB dengan Ketum Moeldoko, untuk memojokan kubu Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ). 

Sampai-sampai, pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia memberikan pandangan, soal kesempatan dan berpeluangnya Partai Demokrat versi KLB dapat disahkan Kemenkumham.

Baca juga: Tuduhan Anak Buah Moeldoko Buat AHY Berang, Ada Aset Ratusan Miliar Demokrat Atas Nama Pribadi?

Baca juga: Pakar Hukum Beber Peluang Demokrat Kubu KSP Moeldoko Bisa Disahkan, Singgung UU Partai Politik

versi Kongres Luar Biasa ( KLB) Moeldoko berpotensi disahkan pemerintah.

Hal itu diungkapkan Suparji Ahmad, salah satu pakar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia pada Senin (22/3/2021).

Suparji Ahmad membongkar peluang pemerintah dalam hal ini Kemenkumham melegalkan kepemimpinan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

Belum lama ini, Menkumham Yasonna Laoly menyatakan berkas Partai Demokrat versi KLB belum lengkap.

Kemenkumham memberikan waktu tenggat untuk memperbaiki dan menyempurnakan berkas Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

"KLB tersebut bisa disahkan karena pada kongres Partai Demokrat (PD) di Jakarta 2020 ada hal-hal yang perlu direkonstruksi agar selaras dengan undang-undang Partai Politik," kata Suparji dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (22/3/2021).

Menurut Suparji, dilansir Tribunnews.com substansi dalam AD/ART Partai Demokrat yang perlu direkonstruksi agar sesuai dengan UU Partai Politik, misalnya dukungan untuk memberikan suara kepada ketua umum terpilih.

"Surat dukungan tersebut kemudian diberikan oleh Ketua DPD/DPC namun diduga pemberian surat dukungan tersebut dilakukan tidak secara demokratis," ungkapnya.

Baca juga: Sudah Penuhi Syarat Sah? Menkumham Yasonna Laoly Teruskan Verifikasi Berkas Demokrat Kubu Moeldoko

Baca juga: Tak Ada Moeldoko di Survei Presiden Pilihan Anak Muda, Anies Baswedan Melejit, Demokrat Ambruk

Dia beranggapan, hal itu tidak selaras dengan pasal 15 UU Parpol yang di dalamnya menerangkan bahwa kedaulatan partai politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD/ART.

Suparji lantas menyebutkan bahwa AD/ART Partai Demokrat meletakkan forum kekuasaan tertinggi pada Majelis Tinggi Partai.

Kata dia, dalam aturan internal itu, KLB dapat diadakan atas persetujuan Majelis Tinggi serta minimal dihadiri 2/3 DPD dan 1/2 DPC.

"Ini menunjukkan Majelis Tinggi Partai mengeliminasi hak pemilik suara dalam urusan dengan Kongres dan Kongres Luar Biasa. Karena kekuasaan dan kewenangan Ketua Majelis Tinggi Partai lebih tinggi dari Kongres/KLB atau lebih tinggi dari kehendak Para Pemilik Suara," jelasnya.

Dia menyatakan, jika ditinjau dari AD/ART Partai Demokrat 2020, memang KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara tidak sah.

Kendati demikian, AD/ART PD 2020 dikualifikasi tidak sesuai dengan kedaulatan anggota dan UU Parpol, maka Suparji mengatakan, AD/ART tersebut tidak dapat dijadikan batu uji untuk menilai legalitas KLB.

Baca juga: Menkumham Yasonna Laoly Bocorkan Status Berkas Partai Demokrat Kubu KSP Moeldoko, Beri Waktu 7 Hari!

KLB Menyerahkan Berkas ke Menkumham

Kubu KLB Deli Serdang, sudah menyerahkan dokumen terkait permohonan pengesahan partai kepada Menkumham.

Max Sopacua selaku anggota pengurus KLB Partai Demokrat mengatakan pihaknya telah menyerahkan dokumen tersebut pada Senin (15/3/2021) kemarin.

"Sudah, sudah rampung semuanya sudah kami kirim ke Menkumham Senin kemarin," kata Max Sopacua saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (16/3/2021).

Lebih lanjut, calon Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi KLB itu menyatakan saat ini pihaknya masih menunggu tahap verifikasi berkas dari Kemenkumham.

Max mengatakan, untuk proses verifikasi ini sendiri dijadwalkan akan rampung sekitar 14 hari ke depan.

"Sekarang lagi verifikasi dari Kemenkumham, 14 hari atau paling lama akhir bulan, kami baru akan terima kabarnya," kata dia.

Kata Max Sopacua, jika dalam verifikasi tersebut terdapat revisi maka akan dilakukan perbaikan dan verifikasi berkas yang kedua.

Kendati demikian pihaknya meyakini kalau berkas yang disampaikannya akan lolos verifikasi tahap pertama dari Menkumham.

"Kalau gak lengkap akan ada verifikasi ke dua, tapi kami yakinlah (akan) diverifikasi karena semuanya sudah kami lengkapi," tukasnya.

Baca juga: SBY Panjang Lebar Curhat di YouTube Singgung Cikeas dan Sang Pencipta, Gelisah soal Partai Demokrat?

Hasil penelitian berkas Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa ( KLB)  oleh Kemenkumham sudah keluar.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Menkumham), Yasonna Laoly sebut berkas Partai Demokrat versi KLB Moeldoko tak lengkap.

Apakah ini menerangkan bahwa kepengurusan Partai Demokrat yang diakui pemerintah yakni kubu AHY?

Yasonna menegaskan bahwa hasil penelitian tersebut bersifat sementara alias belum dapat disimpulkan. 

Kemenkumham memberikan tenggat waktu perbaikan kepada Partai Demokrat versi KLB Moeldoko untuk melengkapi, sekaligus menyempurnakan berkas.

Baca juga: Kode Keras Demokrat Versi KLB Disahkan Pemerintah? Yasonna Laoly Minta Kubu Moeldoko Lengkapi Berkas

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan, pihaknya sudah meneliti berkas yang diserahkan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Kendati demikian, kata Yasonna, berkas tersebut masih belum sempurna dan harus dilengkapi.

"Sudah, kami sudah teliti dirjen juga sudah memberikan surat. ada beberapa hal yang belum sempurna, belum cukup," kata Menteri Yasonna kepada wartawan di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat, Minggu (21/3/2021).

Lebih lanjut, kata politisi dari PDIP itu, pihaknya dalam hal ini Dirjen AHU sudah melayangkan surat kepada kubu KLB yang menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat pada Jumat kemarin.

Pada surat tersebut, kubu KLB diminta untuk melengkapi berkas dengan berikan tenggat waktu selama 7 hari.

"Hari Jumat sudah dilaporkan kepada saya dikirimkan surat ke pihak KLB untuk melengkapinya. Diberi waktu karena kan ada waktu 7 hari," kata Yasonna.

"Maka beri waktu mungkin senin atau selasa diberikan kepada kami untuk kami lihat lagi," lanjutnya.

Baca juga: Benarkah Partai Demokrat Moeldoko Gagal Daftar ke Kemenkumham? Andi Arief Tiupkan Kudeta Gagal

Akan tetapi, Yasonna tidak membeberkan sudah sejauh mana kelengkapan berkas dari kubu Partai Demokrat versi KLB yang diteliti pihaknya.

"Pokoknya masih ada yang harus dilengkapi untuk kepentingan. Dokumen-dokumen masih ada yang harus dilengkapi," tukas Yasonna.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Yasonna Laoly mengungkapkan, pihaknya telah menerima permohonan pengesahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.

"Pihak KLB telah menyerahkan permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB ke Kemenkumham," kata Menteri Yasonna kepada wartawan, Selasa (16/3/2021).

Lebih lanjut kata Yasonna, saat ini pihaknya tengah memeriksa kelengkapan dari dokumen yang dilayangkan tersebut.

Pemeriksaan itu dilakukan guna memastikan apakah seluruh proses permohonan pengesahan itu sesuai dengan peraturan partai.

"Kami akan teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB, apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD&RT partai," jelasnya.

Menteri Yasonna mengatakan jika hal tersebut masih belum lengkap, maka pihaknya meminta untuk pihak KLB melengkapinya.

Kendati demikian ada tenggat waktu yang diberikan Kemenkumham untuk melalukan revisi nantinya.

"Kami lihat dulu. Biasanya, kalau ada yang tidak lengkap, kami minta dilengkapi, tentu ada tengat waktu kami beri untuk melengkapi," kata Menteri Yasonna.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

Jangan Lupa Like Fanpage Facebook TribunKaltara.com

Follow Twitter TribunKaltara.com

Follow Instagram tribun_kaltara

Subscribes YouTube Tribun Kaltara Official