Breaking News:

Berita Nunukan Terkini

Meski Sudah Dilarang, Tambang Pasir Ilegal Dilakukan Malam Hari, Camat Sebatik Andi Tegaskan ini

Meski sudah dilarang, tambang pasir ilegal dilakukan malam hari, Camat Sebatik Andi tegaskan ini.

Penulis: Febrianus Felis
Editor: M Purnomo Susanto
HO/ Camat Sebatik
Aktivitas tambang pasir ilegal di Desa Sei Manurung, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, dilakukan malam hari. (HO/ Camat Sebatik) 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Meski sudah dilarang, tambang pasir ilegal dilakukan malam hari, Camat Sebatik Andi Salahudin tegaskan ini.

Meski telah dilarang, aktivitas tambang pasir ilegal di Desa Sei Manurung, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, masih saja dilakukan.

Agar tak ketahuan, para penambang pasir melakukannya di malam hari.

Baca juga: Akibat Penambangan Pasir Ilegal, 14 Rumah di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Rusak

Baca juga: Dianggap Potensial, Pemprov Kaltara Bakal Jadikan Tarakan dan Nunukan Sentra Produksi Perikanan

Baca juga: 3 Kali Gagal Test CPNS, 8 Tahun jadi Guru Honorer Nunukan di Perbatasan, Ade Putri Optimis Ikut PPPK

Hal itu dibenarkan oleh Camat Sebatik, Andi Salahudin.

"Iya betul. Ada laporan warga kalau aktivitas tambang pasirnya sekarang di malam hari," kata Andi Salahudin kepada TribunKaltara.com, melalui telepon seluler, Jumat (11/06/2021), pukul 14.00 Wita.

Dia katakan, penambangan pasir ilegal itu sudah berlangsung lama, namun baru mencuat ke publik, lantaran dampak kerusakan terhadap ekosistem di lingkungan pesisir sudah cukup parah.

"Aktivitas tambang pasir itu sudah lama. Sudah sempat dilakukan mediasi dan sosialisasi antara pemerintah kecamatan dan para penambang. Dua hari lalu kami mengundang para penambang untuk membicarakan hal ini," ucapnya.

Menurutnya, di Desa Manurung ada 10 titik yang dijadikan lokasi tambang pasir. Tiap titik dilakukan 3 hingga 4 orang.

"Saya sudah layangkan surat kepada para penambang untuk menghentikan aktivitas tambang pasir di laut. Karena itu merusak ekosistem pesisir dan undang-undangnya ada. Sesuai UU nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 2 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Salahudin itu meminta warganya untuk segera menghentikan aktivitas tambang pasir yang jelas-jelas melanggar hukum positif.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved