Kepala BPPD Kaltara Udau Sebut Kesehatan dan Pendidikan Prioritas Pembangunan Perbatasan RI-Malaysia

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (BPPD Kaltara) menyoroti pembangunan infrastruktur di perbatasan RI-Malaysia.

Kepala BPPD Kaltara, Udau Robinson menjelaskan ada 3 fokus pembangunan yang kini jadi perhatian pihaknya, infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan.

Masyarakat di wilayah perbatasan RI-Malaysia masih belum menikmati infrastruktur dan fasiltas yang mumpuni, seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan, hingga jaringan kelistrikan dan telekomunikasi.

Baca juga: 9 Kecamatan di Nunukan Terdampak Banjir: Efek Gerhana Bulan dan Luapan Sungai di Perbatasan Malaysia

Baca juga: Kendala SDM di Perbatasan RI-Malaysia, Kepala BKPP Malinau: Banyak ASN tak Betah & Minta Pindah

"Saat ini wilayah perbatasan masih membutuh fasilitas, utamanya jalan. Jaringan kelistrikan khususnya bagi sekolah dan fasilitas layanan kesehatan," ujarnya, Kamis (17/6/2021).

Dalam rapat koordinasi bersama BPPD Kaltara dengan organisasi perangkat daerah di Malinau. Udau Robinson meminta usulan terkait pembangunan di wilayah perbatasan.

Baca juga: Upah Guru Honorer di Perbatasan RI-Malaysia Kecil, Disdik Nunukan Minta Dana BOS Disetarakan

Dia menjelaskan karena hingga saat ini BPPD Provinsi hanya menyampaikan usulan, hal-hal yang disampaikan akan diteruskan kepada Gubernur Kaltara.

"Kita menampung permintaan OPD di daerah. Contohnya dari Kominfo tadi, soal jaringan komunikasi, butuh penambahan tower. Begitu juga dari OPD lain," katanya.

Sebelumnya, Udau Robinson mengatakan wewenang eksekusi juga syogianya dimiliki oleh badan tersebut. Namun wewenang terbatas pada koordinasi dan rekomendasi.

Menurutnya, prioritas pembangunan daerah perbatasan harus berdasar analisis pemerintah daerah. Sehingga kebutuhan tidak lagi sebatas asumsi.

Usulan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan akan diteruskan kepada pemerintah pusat berdasarkan data dan hasil Musrenbang wilayah perbatasan.

Baca juga: Warga di Tujuh Kecamatan Perbatasan Nunukan Keluhkan Jalan Rusak, Ini Harapan DPRD

"Karena saat ini anggaran juga terbatas akibat pandemi Covid-19, pembangunan infrastruktur dibatasi. Hanya saja notabenenya yang dibutuhkan di perbatasan adalah infrastruktur, jalan ,listrik dan telekomunikasi," ungkapnya.

Rapat koordinasi BPPD Kalimantan Utara bersama Pemerintah daerah Kabupaten Malinau digelar di Kantor Bupati Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

Cerita Santi Guru Honorer di Perbatasan RI-Malaysia

Mengabdi menjadi guru honorer di perbatasan RI-Malaysia merupakan hal yang tak mudah.