Breaking News:

Berita Tana Tidung Terkini

Diputus Kontrak Setelah Belasan Tahun Mengabdi, DPRD Malinau Tagih Balas Jasa Pemerintah Daerah

Diputus kontrak setelah telasan #Tahun Mengabdi, DPRD Malinau Tagih Balas Jasa Pemerintah Daerah.

Penulis: Mohamad Supri | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM/FELIS
Pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi menolak hasil seleksi pegawai non ASN 2021 di Kantor DPRD Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Senin lalu (14/6/2021). (TRIBUNKALTARA.COM/MOHAMMAD SUPRI) 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Diputus kontrak setelah telasan #Tahun Mengabdi, DPRD Malinau Tagih Balas Jasa Pemerintah Daerah.

Penyampaian aspirasi pengunjuk rasa menolak hasil seleksi pegawai non ASN di Kabupaten Malinau dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP).

DPRD Malinau sebelumnya berjanji untuk meneruskan permintaan dan aspirasi pengunjuk rasa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Baca juga: 477 Orang Diberhentikan Pemkab Malinau, Perwakilan Pekerja Honorer Mengadu Nasib ke DPRD Kaltara

Baca juga: Soal Unjuk Rasa Tolak Hasil Seleksi Pegawai Honorer, Bupati Tunggu Informasi dari DPRD Malinau

Baca juga: Guru Honor Ngadu ke DPRD Malinau: Belasan Tahun Mengabdi, Tak Lolos Seleksi Pegawai Honorer

Siang tadi, DPRD Malinau menggelar RDP bersama Perwakilan Pemerintah Daerah Malinau terkait permasalahan pegawai kontrak di Malinau, Selasa (22/6/2021).

Senin, 14 Juni 2021 lalu, Pengunjuk rasa meminta agar hasil seleksi pegawai non ASN 2021 Malinau dibatalkan karena diduga tidak sesuai dengan aturan.

Diberitakan sebelumnya TribunKaltara.com, seorang Guru di SDN 4 Malinau Barat, Daniel mengeluhkan dirinya tidak lolos seleksi pegawai non ASN 2021 Malinau.

Padahal dirinya telah mengabdi sejak 2005 lalu sebagai tenaga pendidik. Setelah bertahun-tahun mengabdi, Daniel tidak dinyatakan lulus seleksi.

Daniel meminta agar DPRD Malinau dapat meneruskan aspirasi tenaga pendidik yang telah lama mengabdi agar diberi solusi terkait permasalahan tersebut.

Pada agenda rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Malinau bersama Pemerintah Daerah Malinau siang tadi, permasalahan yang dihadapi Daniel dan rekan-rekannya turut menjadi pembahasan.

Sekalipun pemerintah daerah tidak dapat menambah formasi baru, setidaknya ada kebijakan untuk mewadahi tenaga kontrak yang telah lama mengabdi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved